China Klaim Natuna: PKS Minta Jokowi Satukan Pendapat Menteri hingga Mahfud MD Sebut Tak akan Perang

"Jadi kalau diksinya dia sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu enggak ada ketegasan sama sekali, walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi," ujar Sohibul Iman.

Sohibul berharap, menteri-menteri Jokowi lebih tegas dalam menghadapi masalah kedaulatan bangsa.

PKS tak ingin permasalahkan kedaulatan dikaitkan dengan persoalan investasi.

"Kedua janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi."

"Itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi," ujar Sohibul Iman.

DPD RI

Anggota DPD RI, Jimly Asshidiqie mengatakan, sebaiknya nama Laut China Selatan yang menjadi letak geografis Pulau Natuna dan pulau lainnya diganti agar tak lagi menimbulkan masalah yang sama di kemudian hari.

Ia menyebut nama Laut China Selatan yang sama dengan nama negara China harus diganti.

"Karena dia merasa itu bagian dari wilayah dia. Namanya sekarang Laut China Selatan. Makanya kita ganti nama itu," kata Jimly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

"Sebaiknya namanya Laut Asia Tenggara saja. Jangan Laut China Selatan," jelasnya.

Diketahui, perairan yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka turut dinamai Laut China Selatan.

Sehingga, Ia pun mengapresiasi sikap pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang secara tegas menyampaikan keberatan atas keberadaan kapal-kapal China di perairan Natuna.

Menurut Jimly, wilayah perairan Natuna yang diklaim China itu jelas masih dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menginginkan peranan Badan Keamanan Laut (Bakamla) lebih kuat melalui omnibus law keamanan laut.