Politikus Demokrat Berharap Dewan Pengawas KPK Bisa Tepis Tudingan Kepanjangan Tangan Pemerintah

Laporan Warawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, menilai komposisi anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Jokowi bisa memperkuat kinerja KPK ke depan.

Ia yakin Dewan Pengawas KPK bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Nah dengan adanya Dewas itu betul-betul bisa mesupervisi dan bekerja sama dengan pimpinan komisioner KPK dan besar harapan rakyat bisa dilakukan dengan bagus,” kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Ia berharap Dewan Pengawas KPK bisa menepis anggapan publik saat ini bila keberadaan mereka sebagai kepanjangtanganan pemerintah.

Baca: Lima Anggota Dewan Pengawas KPK Berasal dari Berbagai Latar Belakang, Berikut Rekam Jejak Mereka

Melihat komposisi yang ada sekarang ini, Syarief yakin Dewan Pengawas KPK mampu menepis tudingan tersebut.

“Tentunya harapan kita itu sekaligus tepis pandangan orang lain bahwa Dewas bisa jadi perpanjang tangan pemerintah. Tapi kita percaya dengan susunan anggota Dewas betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan yaitu memperkuat KPK,” katanya.

Syarief meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Dewan Pengawas KPK untuk bekerja terlebih dahulu.

Baca: Jokowi Berikan Informasi Soal Wilayah Rawan Korupsi Kepada Dewan Pengawas KPK

Masyarakat memberikan kesempatan kepada Dewan Pengawas KPK untuk membuktikan kinerjanya termasuk membantah sejumlah tudingan yang berkembang selama ini.

“Kita jangan prejudice dulu, beri kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak engga terjadi,” katanya.

Saling bertukar nomor telepon

Lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saling bertukar nomor telepon.

Hal tersebut berlangsung setelah acara serah terima jabatan dan pisah sambut pimpinan KPK yang digelar di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019).

Pantauan Tribunnews.com, setelah acara selesai, lima anggota Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Syamsuddin Haris, Albertina Ho, dan Harjono berkumpul di satu tempat.

Baca: Daftar Profil Singkat Pimpinan Dewan Pengawas KPK yang Baru Dilantik Jokowi Periode 2019-2023

Albertina Ho memegang kertas berwarna putih dan pulpen.

Dia sibuk mencatat nomor telepon setiap anggota Dewan Pengawas KPK.

Sementara itu, Syamsuddin Haris memegang telepon genggam.

Baca: Dewan Pengawas KPK: Tugas Kami Satu Di Antaranya Jangan Sampai Ada Obral Penyadapan

Dia terlihat sibuk menekan-nekan tombol telepon genggamnya.

Di tengah kesibukan masing-masing, Albertina Ho meminta kepada Tumpak Hatorangan Panggabean untuk membuat grup yang berisikan nomor telepon anggota Dewan Pengawas KPK.

"Buat grup saja. Kami kasih nomor ke bapak semua," kata Albertina Ho kepada Tumpak. 

Sementara itu, tiga anggota Dewan Pengawas KPK yang lain mendengarkan percakapan tersebut.

Jokowi beberkan alasan pilih Tumpak Cs

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Tumpak Hatorangan Panggabean menjadi ketua dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi menilai, mantan wakil ketua KPK periode 2003-2007 tersebut merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang hukum, khususnya di lembaga antirasuah.

"Saya kira beliau-beliau adalah orang yang bijak, yang bijaksana saya kira," ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat (20/12/2019).

Baca: Dengan Adanya Dewan Pengawas, Jokowi Yakin Pimpinan KPK yang Baru Bisa Bawa KPK ke Arah Lebih Baik

Menurut Jokowi, pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK telah mempertimbangkan banyak hal, dengan melihat masing-masing latar belakangnya.

"Memang ini kita pilih dari sudut-sudut yang berbeda-beda, ada yang mantan hakim, ada yang hakim aktif, ada juga mantan KPK, ada yang akademisi, ada mantan Mahkamah Konstitusi," kata Jokowi.

Baca: Profil Syamsuddin Haris, Peneliti Senior yang Jadi Anggota Dewan Pengawas KPK, di LIPI 34 Tahun

"Saya kira sebuah kombinasi yang sangat baik, sehingga memberikan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap komisioner KPK," sambung Jokowi.