Jokowi Serahkan 1.000 Sertifikat Hak Tanah di Tarakan: Kurang 80 Juta Warga Belum Dapat Sertifikat

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sekitar 1.000 sertifikat hak atas tanah warga di Kalimantan Utara, Rabu (18/12/2019).

Acara penyerahan sertifikat tersebut digelar di Lapangan Tenis Tertutup Keramat, Tarakan.

Jokowi menjelaskan, di seluruh Tanah Air seharusnya ada sekira 126 juta bidang tanah bersertifikat.

Berdasarkan data yang disebutkan, hingga 2015 baru 46 juta sertifikat yang diberikan kepada masyarakat.

"Artinya, kurang 80 juta yang belum pegang sertifikat. Bapak Ibu harus bersyukur, karena sudah pegang sertifikat ini," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/12/2019).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang mempercepat penerbitkan sertifikat hak atas tanah.

Sebelumnya, penerbitkan sertifikat hanya 500 ribu lembar setiap tahun.

Sejak pemerintah meluncurkan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), jumlah tersebut naik signifikan.

Penerbitan Sertifikat

Penerbitkan sertifikat hak atas tanah di 2017, sejumlah 5 juta lembar.

Penerbitkan sertifikat hak atas tanah di 2018, sejumlah 7 juta lembar.

Penerbitkan sertifikat hak atas tanah di 2019, sejumlah 9 juta lembar.

Kini, Jokowi berencana untuk menaikkan penerbitkan sertifikat hingga 15 kali lipat.

Jokowi menuturkan, percepatann penerbitkan sertifikat juga dikarenakan banyak terjadi sengketa lahan dan tanah.

Pria asal Solo tersebut mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat terkait sengekta lahan setiap kali kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Jokowi menegaskan, apabila masyarakat sudah memegang sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas atas yang dimiliki, maka konflik lahan dapat dihindari.

Ia juga berpesan kepada penerima sertifikat untuk menyimpannya di tempat yang aman.

Jokowi juga menyarankan untuk memfotokopinya agar memiliki salinan yang sah.

"Tetapi, hati-hati meminjam uang di bank, itu saya titip hati-hati betul. Harus dikalkulasi, harus dihitung betul-betul, pinjam berapa, angsurnya setiap bulan berapa? Harus dihitung betul, jangan keliru hitung," tegasnya.

Sebelumnya  Jokowi Serahkan 2.309 Sertifikat kepada Warga NTT pada Agustus 2019

Dalam kunjungannya bersama rombongan, Jokowi dalam agenda akan menyerahkan 2.309 sertifikat tanah.

Jokowi menyerahkan sertifikat tersebut kepada warga yang dipusatkan di Kabupaten Kupang, Rabu (21/8/2019).

Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan ATR/BPN Provinsi NTT, Sumral Buru Manoe menyampaikan hal ini di Oelamasi, Senin (19/8/2019).

Sumral menjelaskan sesuai dengan rencana, Jokowi membagikan sertifikat tanah untuk 2.709 bidang.

Diwartakan sebelumnya oleh Pos-Kupang.com, sertifikat kepada masyarakat sebanyak 2.309 orang.

Terdiri dari 1.109 bidang dari Kabupaten Kupang, 450 bidang dari Kota Kupang, dan 50 bidang dari Timor Tengah Selatan (TTS).

Penyerahan sertifikat tersebut bertempat di Kantor Bupati Kupang.

Pembagian sertifikat ini berdasarkan pendaftaran sistematis yang lengkap.

Menurutnya, dari pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebanyak 1709 bidang, yang berasal dari exs tanah terlantar PT.

Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) diserahkan kepada masyarakat dari luasan 30.720 hektar, kemudian diserahkan kepada masyarakat 1.488 hektar.

Sisanya dijadikan Hak Pengelola (HPL) kemudian diberikan ke provinsi dengan HPL.

"Nanti siapa-siapa yang berhak untuk dapat HPL, silahkan ajukan permohanan ke Pemerintah Provinsi untuk nanti diberikan hak temporer tertentu seperti Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Jadi kalau untuk segala ijin-ijinnya nanti berurusan dengan pemerintah Kabupaten Kupang," katanya.

Terkait Prona, dirinya memastikan tidak ada lagi sistem prona tetapi pendafataran tanah sistimatis.

Ditargetkan untuk NTT sertifikatnya sebanyak 68.335 bidang.

"Yang sudah bersertifikat se-NTT mencapai 54.000 lebih bidang sehingga diharapkan akhir Agustus sudah tuntas mencapai 100 persen dan langsung dibagikan kepada masyarakat. Pasca pembagian oleh Presiden, terus kita lakukan pembagian ke daerah-daerah untuk memenuhi target," tambah Sumral.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani) (Pos-Kupang.com/Edy Hayong)