Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus pada Posyandu Jika Ingin Menurunkan Angka Stunting
Kekuatan Posyandu dibanding cara lain adalah karena adanya kader dan perlu diketahui, semua intervensi di Indonesia ini kuncinya penggerak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap gerakan Posyandu untuk menjadi program ujung tombak menurunkan angka stunting di negeri ini.
Pernyataan Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto untuk menggiatkan kembali Posyandu dinilai tidak cukup, tanpa langkah konkret di lapangan serta mencontoh kiat sukses Posyandu di zaman Presiden kedua RI Soeharto.
Dinda Srikandi Radjiman, peneliti kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI) mengatakan,program Posyandu terbukti dapat berfungsi secara komprehensif sebagai pendeteksi awal, penanganan, pencegahan, serta konsultansi yang dilakukan oleh kader Posyandu.
“Artinya, Posyandu merupakan garda terdepan upaya pencegahan stunting. Ini yang perlu dijabarkan dalam rencana aksi secara konkret di lapangan,” paparnya di Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Menurut dia, peran strategis Posyandu terbilang sukses saat pemerintahan dipimpin Soeharto dan tidak ada salahnya jika pemerintahan saat ini mencontoh kiat sukses tersebut.
“Artinya, tidak ada salahnya jika Posyandu diberi perhatian khusus dan digerakkan lagi. Dalam arti, perhatian khusus itu bisa berupa anggaran yang memadai untuk menggerakkan program di lapangan. Sebab, jangan salah karena people moved by incentives dari pemerintah,” jelasnya.
Dinda menilai kekuatan utama Posyandu ada di deteksi awal dan kader di lapangan.
Baca: Penampilan Maia Estianty Saat Jadi Dosen Tamu di UI, Necis dengan Paduan Warna Monokrom
Deteksi awal itu terkait dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi seiring berjalannya usia, sehingga masalah atau bila ada abnormalitas pertumbuhan anak di usia 0 - 23 bulan paling utama dapat terdeteksi di Posyandu.
“Bayangkan bila tidak terdeteksi, dampaknya akan lebih parah dan berkelanjutan,” jelasnya.
Kekuatan Posyandu dibanding cara lain adalah karena adanya kader dan perlu diketahui, semua intervensi di Indonesia ini kuncinya penggerak.
“Kader adalah aset berharga dalam menyukseskan upaya penurunan stunting via Posyandu. Pemerintah harus mulai memikirkan bagaiman reward dan mekanisme insentif yang cukup agar mereka bisa "bergerak". misal dengan memfasilitasi biaya transport mobilitas mereka untuk mendatangi warga masyarakat di wilayah binaannya,” paparnya.
Masalah stunting dinilai makin krusial sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas khusus kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Presiden Jokowi menargetkan angka stunting di bawah 16% dalam 5 tahun ke depan, jauh di ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20%.
Menanggapi target tersebut, Menkes mengaku sudah melakukan observasi di lapangan dan ternyata solusinya cukup mudah.
Baca: Ketua MWA UI Saleh Husin Yakin Prof Ari Bisa Angkat UI Sebagai Universitas Berkelas Dunia
“Saya yakin ini adalah tugas yang luar biasa, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Kita syukuri dan saya harapkan tidak menjadi beban, justru suka cita. Justru hal yang menantang, pengalaman baru. Kami senantiasa mendukung apapun yang dibutuhkan. Program promotif preventif menjadi bekal di depan, untuk selalu mencegah penyakit, menggiatkan kembali Posyandu, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kasus-kasus stunting,” kata Menkes.
