Nadiem Makarim Pilih Literasi dan Numerasi dalam Program Asesmen: Dasar dari Semua Mata Pelajaran

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan alasan dari pemilihan topik Literasi dan Numerasi, untuk program pengganti ujian nasional (UN) 2021 mendatang.

Program pengganti ujian nasional itu bernama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Nadiem menyampaikan kedua topik dari program terbaru itu akan mencakup semua mata pelajaran.

Sehingga topik Literasi dan Numerasi yang diangkat oleh Kemendikbud ini sudah mendasar.

Saat menjelaskan program Asesmen ini di hadapan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) Komisi X, Nadiem pun menyampaikan alasan pemilihan dari dua topik tersebut.

"Kenapa kita pilih literasi numerasi? karena ini area fundamental di mana semua mata pelajaran," ujar Nadiem Makarim di Ruang Rapat DPR Komisi X, Kamis (12/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Sehingga menurut Nadiem Makarim, dua topik ini bisa diaplikasikan secara nyata.

"Hanya bisa mencapai pembelajaran yang real, kalau dia bisa memahami logikanya literasi dan numerasi," jelasnya.

"Jadi seperti kompetensi inti untuk bisa belajar apapun," lanjut Mendikbud.

Ia pun menyampaikan, kedua topik tersebut sudah memuat berbagai mata pelajaran.

"Untuk bisa belajar fisika, IPS, matematik, bahasa, sejarah, semua informatika, jadi ini basisnya," ungkap Nadiem.

Topik Literasi menurut Nadiem, siswa dituntut untuk bisa memahami informasi dari sumber bacaan.

"Makanya topiknya hanya dua, satu literasi, yaitu memahami konsep bacaan," ungkapnya.

Selanjutnya yaitu numerasi, yang mengharuskan siswa bisa mengaplikasikan konsep berhitungnya.

Konsep berhitung menurut Nadiem, tidak hanya hal yang tidak nyata, tapi juga dengan konteks yang bisa terlihat.

"Kedua yaitu numerasi, bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan mengaplikasikan konsep hitung-berhitung, dalam konteks yang abstrak atau yang nyata," jelasnya.

"Ini merupakan suatu kompetensi fundamental," tegas Nadiem.

Kemendikbud telah bekerja sama dengan Programme for International Student Assessment (PISA) yang diadakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Selain itu, Nadiem mengatakan, Kemendikbud juga bekerja sama dengan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), untuk membuat program tersebut.

"Kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi, dengan organisasi yang membuat PISA yaitu OECD, dan TIMSS juga," ungkap Nadiem.

Kedua organisasi Asesmen itu, menurutnya, semuanya berdasarkan penilaian secara murni untuk kemampuan logika siswa.

"Semuanya meng-ases secara murni kompetensi bernalar," katanya.

"Artinya konten daripada Asesmen Kompetensi, itu sangat sulit di bimbelkan," lanjut Nadiem.

Penghapusan Ujian Nasional

Dikutip dari YouTube Kompascom Reporter on Location, Nadiem Makarim memastikan Ujian Nasional 2020 akan tetap dilaksanakan seperti rencana sebelumnya.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Sehingga, wali murid dan siswa yang akan mengikuti UN 2020, bisa mempersiapkannya.

"Jadi untuk 2020, banyak orangtua yang sudah investasi mereka untuk anaknya belajar untuk materi UN itu silakan untuk 2020," kata Nadiem.

"Tapi itu hari terakhir UN seperti tahun lalu diselenggarakan," lanjut Nadiem.

Program UN ini pada 2021 akan digantikan dengan program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Penjelasan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter

Nadiem Makarim menjelaskan pengertian dari program pengganti Ujian Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Menurutnya, program pengganti itu sedang dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun, sudah ditentukan, pelaksanaan program tersebut akan berbasis komputer.

"Secara teknis, detailnya kita sedang membahas, tapi sudah pasti akan dilaksanakan melalui komputer," ungkap Nadiem.

Pelaksanaan berbasis komputer tersebut, menurutnya itu berdasarkan standar nasional yang sudah ditentukan.

"Apapun dalam standar nasional itu computer based," lanjutnya.

Program pengganti UN itu, Nadiem mengatakan sebagai gerakan Kemendikbud ke depan.

Selain itu, program baru tersebut akan menjadi tugas ke depan Kemendikbud untuk membantu semua siswa di Indonesia dapat mengoperasikan komputer.

"Jadi itu adalah gerakan kita, PR kita selama satu tahun ke depan ini adalah memastikan semua murid itu bisa (menggunakan)," jelasnya.

Alasannya, menurut Nadiem, masih ada siswa di beberapa daerah yang belum bisa mengoperasikan komputer.

"Karena beberapa di daerah kan belum bisa," jelasnya.

Sehingga tugas tersebut, akan dituntaskan Nadiem Makarim bersama Kemendikbud pada tahun ini.

"Jadi itu harapannya harus kita tuntaskan tahun ini," tambah Nadiem.

(Tribunnews.com/Nuryanti)