Soal Kasus Penyelundupan Harley dan Brompton, Komisi VI DPR: Jangan Biarkan Spekulasi Berkembang

TRIBUNNEWS.COM - Kasus penyelundupan Harley Davidson dan Brompton ilegal melalui maskapai Garuda Indonesia, Airbus A300-900.

Petugas Bea dan Cukai mendapati onderdil ilegal saat pesawat Airbus A330-900 yang dipesan maskapai tersebut tiba di Indonesia, pertengahan November 2019.

Komisi  VI DPR RI, Faisol Riza meminta Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara menjelaskan kasus tersebut.

Faisol menuturkan ada empat direksi yang tercantum di manifest penerbangan.

Mantan aktivis 98 tersebut meminta empat direksi tersebut untuk segera bicara ke publik.

"Jangan biarkan spekulasi informasi berkembang kemana-mana," tuturnya kepada Kompas.com, Kamis (5/12/2019).

Ia juga mengatakan semua pihak yang terlihat dalam kasus tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

"Mungkin ini bukan yang pertama, yang sebelum-sebelumnya juga perlu diusut," tegasnya.

Tanggapan Komisi XI RI

 Dalam konferensi pers Kamis (5/12/2019), Komisi XI DPR RI menanggapi penemuan tersebut.

Pihaknya menuturkan mengapresiasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait kasus penyelundupan onderdil Harley.

"Apresiasi karena kita dalam kondisi kurang baik dalam penerimaan anggaran negara," tutur Komisi XI DPR RI melalui YouTube metrotvnews.

Pihaknya menyayangkan adanya penyelundupan tersebut.

Pihak Komisi XI DPR RI juga menambahkan, PT. Garuda Indonesia masih menyisakan banyak persoalan besar.

Komisi XI sempat memanggil Dirut perusahaan berpelat merah tersebut terkait masalah penemuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Laporan keuangan Garuda, untung Rp 70 miliar, tapi seusai diperiksa BPKP rugi triliuan rupiah," tutur Komisi XI DPR RI.

Komisi XI menambahkan, pemeriksaan untuk kasus tersebut belum selesai.

Masalah di tubuh PT. Garuda Indonesia itu belum selesai dan muncul masalah baru terkait penyelundupan onderdil Harley dan sepeda Brompton.

"Ini pesawat baru. Menggunakan biaya negara, kemudian ada barang-barang seperti ini," tutur pihak Komisi XI.

Komisi XI mengaku setuju dengan pernyataan Menteri BUMN soal good government.

Menurut pihak Komisi XI, harus dipikirkan bagaiamana cara untuk membangun kinerja dan citra BUMN.

"Kita kan perlu membangun citra dan kinerja? Supaya BUMN bagus, kemudian memberikan masukan kepada negara," tegasnya.

Pihak Komisi XI menyatakan memberi dukungan terkait langkah-langkah tegas kepada direksi PT. Garuda Indonesia.

Ari Askhara Dicopot

Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara dicopot dari jabatannya.

Pengumuman pencopotan Ari Askhara disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat jumpa pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Pencopotan Ari Askhara merupakan imbas dari penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang ditemukan di dalam pesawat Garuda.

Diwartakan Tribunnews, Erick Thohir menjelaskan proses pemberhentian tersebut tetap dalam prosesnya yakni menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

"Saya akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini ada prosedurnya," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/11/2019).

Menurut Erick, Ari Askhara diduga telah melakukan instruksi untuk mencari motor Harley Davidson klasik tahun 1972 sejak tahun 2018.

Selain itu, yang bersangkutan juga telah melakukan transfer dana ke rekening pribadi finance manager Garuda Indonesia berinisial IJ di Amsterdam.

"Ini menyedihkan. Ini proses menyeluruh di BUMN bukan individu, tapi menyeluruh. Ini Ibu (Sri Mulyani) pasti sangat sedih," ujar dia.

Tidak sampai di situ, Erick mengungkapkan pihaknya akan melihat lagi lebih dalam siapa saja oknum lain yang tersangkut dalam penyelundupan.

"Kita proses secara tuntas apalagi ada kerugian negara, tidak hanya perdata juga pidana," katanya.

Nama Susi Sempat Disebut-sebut Bakal Masuk ke BUMN

Susi Pudjiastuti sempat disebut-sebut bakal masuk ke BUMN.

Hal itu bermula saat Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut bakal ada mantan menteri dan wakil menteri yang masuk ke BUMN.

"Ada mantan menteri, wamen (yang akan mengisi jabatan di perusahaan BUMN). Pokoknya ada lagi (mantan menteri dan wamen) yang lain," ujar Arya yang dikutip dari laman Kompas.com.

Namun, saat disinggung spesifik nama Susi, Arya justru menanyakan darimana asal informasi tersebut.

"Informasi darimana, ya?" tanya Arya saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (26/11/2019).

Arya belum dapat memastikan apakah nama Susi akan resmi masuk ke BUMN.

Ia meminta masyarakat untuk menunggu hasilnya terlebih dahulu.

"Nanti lihat saja lah bagaimana hasilnya, apakah nama-nama mereka akan ada atau tidak," kata Arya.

Sementara, Susi mengaku tidak ada tawaran untuk masuk BUMN.

Susi menyebut dirinya tidak dengar dan tidak tahu mengenai kabar tersebut.

"Saya tidak tahu," ujar Susi dikutip Tribunnews.com dari Metrotvnews, Kamis (28/11/2019).

Susi mengaku tidak bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir, sehingga ia merasa tidak dapat berkomentar terkait rumor tersebut.

"Saya tidak ketemu, jadi tidak bisa komentar dan tidak bisa jawab," imbuhnya.

Perempuan 54 tahun ini menganggap berhembus kencangnya rumor tersebut hanya bergulir di media sosial saja.

Namun kenyataannya semua itu tidak terjadi.

"Itu kan ramainya cuma di media sosial saja," ungkapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komisi VI Desak Dirut Garuda Jelaskan Duduk Perkara Penyelundupan Harley Davidson"

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani) (Kompas.com/Diamanty Meiliana)