ICW Sebut Reformasi Parpol Harus Jadi Prioritas Presiden: Membertas Praktik Korupsi dari Hulu
Pemberantasan tindak pidana korupsi tak kunjung memberikan hasil maksimal lantaran tidak menyasar hulu masalah, yakni partai politik (parpol)
lihat foto
Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut pemberantasan tindak pidana korupsi tak kunjung memberikan hasil maksimal lantaran tidak menyasar hulu masalah, yakni partai politik (parpol).
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan reformasi pilar utama demokrasi merupakan langkah terbaik mewujudkan bangsa yang bersih dan berintegritas.
Baca: Jokowi Sebut Pemberian Grasi Annas Maamun atas Dasar Kemanusiaan, Ini Respon ICW
Menurutnya, langkah tersebut harus dipimpin sekaligus diinisiasi langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Reformasi partai politik harus dipimpin oleh presiden sebab tidak mungkin menunggu inisiatif elit-elitnya. Ini bagian dari pencegahan korupsi," kata Donal Fariz dalam diskusi Reformasi Dikorupsi vs Reformasi Partai di kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (29/11).
Donal Fariz berpendapat jika benar Presiden Jokowi serius dalam upaya memberantas korupsi, maka reformasi parpol harus menjadi prioritas.
Baca: Saat Jokowi Ajak 2 Staf Khsususnya, Putri Tanjung dan Andi Taufan Blusukan Lihat Program Mekaar
Pasalnya, hingga saat ini, pemberian mahar politik selalu terjadi, bahkan bermula di dalam parpol.
"Kalau benar presiden mengusung agenda itu maka reformasi partai politik menjadi agenda prioritas karena hulu korupsi itu dari parpol, salah satunya lewat mahar politik belum lagi proyek-proyek negara dikutip sama partai politik," ujar Donal Fariz.
