PA 212 Belum Punya Rencana Gelar Aksi Turun ke Jalan Sikapi Ditunjuknya Ahok Jadi Bos BUMN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) belum mengambil sikap atas rencana ditunjuknya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi bos di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Juru Bicara PA 212, Novel Bakmukmin, mengatakan pihaknya belum membicarakan soal Ahok tersebut.

"Sampai saat ini di PA 212 belum dibahas untuk masalah Ahok, karena ketua umum PA Ustaz Slamet Maarif masih di Riau untuk pelantikan korda PA 212 Riau," kata Novel Bamukmin kepada Tribunnews, Minggu (17/11/2019).

Baca: Mahfud MD Jelaskan Ahok Tetap Bisa Jadi Pejabat BUMN Meski Berstatus Mantan Narapidana

PA 212 pun belum memiliki rencana untuk turun ke jalan menolak Ahok sebagai bos di salah satu BUMN.

"Besok kita tidak ada agenda turun ke jalan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sudah dipastikan akan menjabat sebagai petinggi di satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca: Terungkap Kisah Jas Pernikahan Ahok dengan Veronica Tan, Diberikan ke Karyawan untuk Disewakan

Menteri BUMN Erick Thohir sudah memastikan jika Ahok akan bergabung dengan BUMN mulai awal Desember 2019.

Kabar ini bermula dari kedatangan Ahok di Kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Baca: Sindir BTP Kelas Glodok, Rizal Ramli Sebut Alasan Ahok Tak Pantas Masuk BUMN: Jokowi Buat Masalah

Ahok menyatakan bahwa dirinya diajak Erick Thohir untuk masuk dalam salah satu perusahaan BUMN.

Namun Ahok tidak mengungkapkan lebih jelas jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Ahok ucapkan terima kasih kepada Jokowi

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menganggapnya memiliki kinerja baik.

Sebelumnya Jokowi mengungkapkan alasan kenapa Ahok dipilih untuk menjadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara.

Presiden Jokowi menyebut Ahok dipilih karena dinilai memiliki kinerja yang baik selama menjalankan tugas.

Baca: Konferensi Pers Kelahiran Cucu Ketiga Jokowi, Gibran: Saya Senang Rekan Media Tak Bahas Pilkada

"Terima kasih atas kepercayaan beliau (Jokowi)," ujar Ahok kepada Tribun Network, Jumat (15/11/2019).

Meski dipercaya mengisi posisi sebagai petinggi BUMN, sejumlah pihak meminta Ahok mengundurkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan.

"Saya belum tahu (mundur atau tidak)," tutur Ahok.

Baca: Selvi Ananda Lahirkan Bayi Perempuan, Gibran Sudah Siapkan Nama untuk Anak Keduanya

Sementara Ahok mengatakan, saat bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir, ia membahas sejumlah hal.

"Kita diskusi dari Sarinah, Krakatau Steel, PTPN, perusahaan air minum, macam-macam," kata Ahok.

Ahok mengaku telah mengenal Erick sejak lama, bahkan sebelum Ahok menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca: Cucu Ketiga Presiden Jokowi Lahir Berjenis Kelamin Perempuan, Gibran: Semoga Bikin Solo Makin Adem

Dalam perbincangan itu, Erick ingin memiliki tim yang tak memiliki kepentingan pribadi.

Bersama Erick, ucap Ahok, mereka juga membicarakan perusahaan plat merah yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Semisal PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT Krakatau Steel (Persero).

Namun, Ahok sendiri mengaku belum tahu akan ditempatkan di mana, dan meminta untuk menanyakan langsung ke Erick Thohir.

"Soalnya kan masih dipelajari, belum pasti juga," tuturnya.

Baca surat edaran

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengaku belum tahu akan mundur dari PDI Perjuangan atau tidak jika dirinya mengisi posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ahok ditawari Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bos BUMN.

Ahok pun menegaskan, akan menerima tawaran itu, jika kepentingannya untuk mengabdi kepada negara.

Baca: Kementerian BUMN Buka Suara Terkait Rencana Ahok Jadi Bos BUMN

Ahok mengaku membahas sejumlah hal berasama Erick Thohir.

"Iya ada singgung PTP, Sarinah, dan Krakatau Steel juga," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/11/2019).

Namun, Ahok oleh pihak istana diminta mundur dari partai. 

Ahok sendiri mengatakan belum tahu, jika diharuskan mundur atau tidak.

"Tidak tahu juga," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai itu, Ahok mengirimkan Surat Ederan Nomor SE-1/MBU/S/01/2019, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, ditetapkan pada 22 Januari 2019.

Baca: Ahok Bakal Pimpin BUMN, Gerindra Ingatkan Jangan Cari Ribut dan Petentang-petenteng

Surat itu tentang Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa hanya pengurus partai, yang diharuskan mundur.

Baca: Ahok akan Jadi Pejabat BUMN, Jokowi: Kemungkinan Komisaris atau Bagian dari Direksi, Bisa Dua-duanya

Terdapat empat poin dalam surat edaran tersebut:

1. Bahwa salah satu syarat pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara adalah tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

2. Bagi anak perusahaan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN (PER-03/MBU/2012) telah mempersyaratkan hal yang sama yaitu bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN adalah bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

3. Bahwa filosofi dasar adanya ketentuan persyaratan tersebut di atas adalah agar BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dikelola oleh pengurus dan pengawas yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi serta dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya kepada Perseroan, dan untuk menghindarkan penyalahgunaan jabatan selain semata-mata untuk kepentingan Perseroan serta menghindarkan dan dari potensi konflik kepentingan diakibatkan karena latar belakang pilihan politik yang berbeda di Direksi maupun Dewan Komisaris;

4. Bahwa PER-03/MBU/2012 tersebut di atas tidak secara langsung menjangkau kepada perusahaan afiliasi BUMN, namun dengan memperhatikan filosofi dasar penyusunan peraturan tersebut di atas dan mengingat bahwa perusahaan afiliasi BUMN merupakan bagian dari pengembangan dan investasi usaha dari BUMN dan anak perusahaan BUMN, sehingga seyogyanya ketentuan yang berlaku bagi anak perusahaan BUMN diberlakukan pula dalam perusahaan afiliasi BUMN.

Timbulkan kontroversi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan wacana penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bos BUMN akan menimbulkan kontroversi.

"Saya katakan (penunjukkan Ahok) tidak ada aturan yang dilanggar, tapi pasti menimbulkan kontroversi," ujar Said Didu, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (14/11/2019).

Kontroversi tersebut, kata dia, disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya masyarakat tidak mengetahui apa keahlian Ahok sebenarnya.

Baca: Mardani Ali Sera Persilakan Ahok Jabat Petinggi di BUMN Selama Ikuti Aturan

Selain itu, karakter mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai kontroversial. Pun demikian dengan kasus yang pernah menjeratnya hingga berujung bui.

Namun andaikan Ahok benar ditunjuk menjadi bos BUMN, Said Didu menyarankan politikus PDI Perjuangan tersebut untuk menghindari BUMN dengan regulasi korporasi ketat.

Baca: Ahok Diajak Erick Thohir Gabung BUMN, Budi Gunadi: Presiden Tahu yang Bisa Bangun BUMN ke Depan

"Yang harus dihindari adalah BUMN-BUMN yang regulasi korporasinya sudah sangat ketat, seperti Perbankan," kata dia.

"Saya pikir kalau beliau (Ahok) mau dipakai, saya sarankan sebaiknya di BUMN yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang banyak. Penugasan pemerintah dengan tugas khusus memperjuangkan agar pembayaran dari pemerintah itu lancar, tidak seperti kemarin-kemarin tidak dibayar," tandasnya.

Harus mundur dari PDIP

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok harus mundur dari partai politik jika nantinya mengisi posisi direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diketahui Ahok saat ini tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ahok sebelumnya telah menyambangi kantor BUMN bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pertemuan selama 1,5 jam membahas tawaran Erick Thohir kepada Ahok untuk menjabat pada salah satu BUMN.

Baca: Ahok Diisukan Tempati Posisi Vital BUMN, Ini Harapan Staf Khusus Kementerian BUMN

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman, di Komplek Istana kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, ditegaskan Fadjroel, tidak menjadi halangan.

Terpenting Ahok tidak pernah menjadi terpidana dalam kasus dugaan korupsi.

Baca: Airlangga Hartarto Tak Masalah Ahok Masuk BUMN

Terlebih Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," katanya.

Baca: Dipanggil Menteri BUMN, Ahok Jadi Dirut PLN atau Pertamina?

Soal posisi Ahok di BUMN, Fadjroel meminta agar masalah posisi dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," katanya.

Airlangga tak masalah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tidak masalah jika politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjadi direksi pada salah satu BUMN.

Ia menilai Ahok sebagai sosok profesional untuk mengelola BUMN dan bukan sekadar politikus.

“BUMN sekarang kan memang sudah diisi profesional, tidak masalah. Saya tak sebut nama tapi saya bicara mengenai seorang profesional yang masuk BUMN,” ujar Airlangga ditemui di rakornas Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Baca: Dipanggil Menteri BUMN, Ahok Jadi Dirut PLN atau Pertamina?

Airlangga enggan memberi komentar lebih banyak mengenai hal tersebut.

“Seorang profesional masuk BUMN kan bukan hal baru, seperti di Telkom. Saya tidak bisa berkomentar banyak,” katanya.

Baca: Erick Tohir Ajak Ahok Masuk BUMN, Staf Khusus Menteri BUMN: Minta Pak Ahok untuk Bantu Kita

Sebelumnya diketahui Ahok menemui Menteri BUMN Erick Thohir.

Usai menemui Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Ahok mengaku diminta untuk dilibatkan dalam salah satu BUMN.

Ahok pastikan terima tawaran jadi bos BUMN

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.

"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).

Baca: Bertemu Erick Thohir, Ahok Mengaku Bakal Masuk di Salah Satu BUMN

Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.

Menurut Arya, Ahok memiliki kapasitas yang mumpuni. Terutama dari pengalaman di pemerintahan dan sebagai pengusaha.

"Karena beliau kan pernah menjadi pengusaha. Kemudian juga beliau pernah di pemerintahan, yang berhubungan dengan kebijakan publik. Jadi kan' BUMN tidak hanya urusan untung-untung. Tapi juga urusan pelayanan publiknya. Nah ini yang kita harapkan dari Pak Ahok," tutur Arya.

Baca: Menko Airlangga Restui Ahok Ditunjuk Jadi Bos BUMN

Arya masih belum dapat memastikan Ahok akan mengisi posisi di BUMN bidang tertentu. Isu beredar Ahok akan mengisi posisi sebagai bos Pertamina.

"Kita sudah tawarkan lah pasti, di bidang apa yang bisa beliau lakukan," imbuh Arya.

Arya juga belum dapat memastikan kapan Ahok akan duduk sebagai bos BUMN. Sebab, harus melalui prosedural terlebih dahulu. Yang pasti Ahok sudah menerima tawaran tersebut.

"Pak Ahok sudah menerima," tutur Arya.