Tiga Opsi BUMN untuk Ahok, Berikut Penilaian Pengamat

TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok digadang-gadang akan masuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ahok pun mengaku ada tiga opsi mengenai penempatannya di BUMN.

Ketiga opsi tersebut di antaranya yaitu Pertamina, PLN, dan Krakatau Steel.

Ahok menyebutkan, hal itu sesuai dengan permintaan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kemarin dia (Erick Thohir) ngomong yang paling besar yang paling rumit untuk kepentingan orang banyak adalah Pertamina dan PLN. Ada Krakatau Steel juga punya 60 anak perusahaan," kata Ahok, Jumat (15/11/2019) dalam wawancaranya yang ditayangkan Kompas TV.

Namun, sejauh ini, Ahok masih menunggu keputusan lanjutan.

"Kan belum pasti juga, masih pelajari juga jadi belum," ucap Ahok.

Sebelumnya, dikutip Tribunnews dari Kompas.com, menanggapi hal itu, Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai sosok Ahok tak cocok jika ditempatkan di perusahaan plat merah yang bersinggungan dengan peraturan internasional, Kamis (14/11/2019).

Toto menyebut BUMN kemungkinan tidak cocok dengan gaya Ahok yang menyukai terobosan cepat dan potong birokrasi.

“BUMN yang terikat dengan banyak regulasi international yang rigid mungkin tidak cocok dengan gaya Ahok yang suka terobosan cepat dan potong birokrasi,” ujar Toto.

Baca: Ahok Akan Pimpin BUMN Antara Pertamina, PLN, atau Krakatau Steel

Selain itu, menurutnya, Ahok lebih cocok ditempatkan di BUMN yang bertugas menjalankan Public Service Obligation (PSO).

Dengan begitu, Toto menuturkan, penerapan inovasi birokrasi Ahok di BUMN tersebut dapat bermanfaat untuk mengefisienkan pekerjaan.

Lebih lanjut, hal itu berguna untuk meningkatkan pelayanan prima pada pelanggan.

Atas dasar itu, Toto telah menilai mantan gubernur DKI Jakarta itu lebih cocok mengisi jabatan di perusahaan BUMN seperti PT Pertamina atau PT PLN (Persero).

“Tapi jangan lupa, bahwa BUMN seperti ini juga dituntut meraih keuntungan. Jadi ada dual function, profit oriented and PSO, ” ucapnya.

Toto menambahkan, sebagai seorang CEO, Ahok harus mampu mengkombinasi dua hal terserbut.

“Idealnya kemampuan men-create profit bisa dipakai untuk cross subsidy bagian yang PSO. Kalau (Ahok) bisa berhasil, berarti dia OK sebagai seorang leader,” sambungnya.

Tidak berbeda dengan Toto, Peneliti Alpha Resarch Database Indonesia, Ferdy Hasiman, juga menilai sosok Ahok cocok untuk menduduki jabatan Direktur Utama PT PLN (Persero) atau PT Pertamina (Persero).

Seperti yang dikutip dari Kompas.com, Ferdy menganggap dua perusahaan tersebut memiliki tantangan besar.

Ferdy menjelaskan, tantangan besar yang ia maksud yaitu baik dalam segi finansial maupun tata kelola korporasi.

Selain itu, menurutnya, dua perusahaan tersebut dipandang sebagai sarang mafia, mulai dari mafia migas sampai mafia proyek.

Baca: Dirut Baru Mandiri dan BTN Akan Diumumkan Pada Desember

Melihat rekam jejak Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ferdy menilai pria asal Belitung itu sudah terbiasa berhadapan dengan mafia.

Mafia yang Ahok hadapi mulai dari korporasi, birokrat nakal, hingga politisi yang memanipulasi APBD.

“Jauh lebih tepat lagi jika Ahok menjadi Direktur Utama PLN, karena dia bersih, bernyali, memiliki integritas dan kemampuan mengolah keuangan. PLN itu memiliki masalah bawaan di keuangan dan hampir semua Dirut PLN selama ini mengakhiri jabatannya karena korupsi,” ujar Ferdy, Kamis (14/11/2019).

Menurut Ferdy, Ahok juga dibutuhkan di PLN agar memperbaiki kinerja keuangan PLN.

Sebab, keuangan PLN memiliki rasio utang yang cukup tinggi dan mencemaskan.

Baca: Ahok Ditawari Jadi Bos BUMN, Pesan Partai Gerindra: Jangan Maki-Maki Orang

Ferdy menyebutkan, per tahun 2019, total utang PLN mencapai Rp 604,5 triliun.

Sementara itu, total aset yang dimiliki PLN mencapai Rp 1.537,923 triliun.

“Utang PLN yang menggunung tidak lepas dari kinerja masa lalu PLN yang tak becus dan juga sebagai risiko dari kebijakan populis pemerintah Jokowi yang ingin meningkatkatkan rasio elektrifikasi (tingkat rumah tangga penikmat listrik),” kata Ferdy.

Oleh karena itu, Ferdy memandang Ahok cocok mengisi jabatan orang nomor satu di PLN.

Menurutnya, Ahok telah teruji mampu mengolah birokrasi.

Tidak hanya itu, menurutnya, Ahok memiliki perhitungan-perhitungan sangat tepat dalam menentukan sebuah proyek.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)