Dana Desa Naik jadi Rp 72 Triliun pada 2020, Sri mulyani akan Perketat Transfer Dana

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memperketat transfer dana desa terkait adanya peningkatan alokasi dana desa pada 2020 mendatang.

Hal ini dilakukan agar desa fiktif tidak mendapatkan alokasi dana tersebut.

"Kami punya mekanisme agar transfer juga tidak otomatis langsung kepada akun tanpa ada verifikasi," ujar Sri Mulyani yang dilansir kanal YouTube KompasTV (15/11/2019).

Sri Mulyani menambahkan akan ada penguatan dalam mekanisme tersebut.

"Jadi kita akan memperkuat dari mekanismenya itu," imbuhnya.

Upaya ini perlu dilakukan mengingat akan adanya peningkatan alokasi dana pada 2020.

Satu di antaranya adalah dana desa.

Dana desa pada 2019 yang nilainya Rp 70 triliun, pada 2020 naik menjadi Rp 72 triliun.

"Beberapa pos memang meningkat dana desa dari 70 jadi 72 triliun," ungkap Menteri Keuangan.

Peningkatan alokasi dana desa membuat Kementerian Keuangan meningkatkan kewaspadaan.

Jangan sampai muncul kembali desa fiktif yang menyedot dana desa.

Sri Mulyani mengaku saat ini tengah melakukan upaya untuk memverifikasi data desa.

Menteri Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

"Kami sekarang tengah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk benar-benar bisa mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yang legitimate mendapatkan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap, adanya peningkatan alokasi dana untuk desa tidak lagi sampai ke desa fiktif.

Melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat langsung.

Tak hanya dana desa saja, diharapkan masyarakat juga dapat merasakan DAK (Dana Alokasi Khusus).

"Kami berharap dengan anggaran yang lebih tinggi seperti dana desa, DAK itu mereka bisa betul-betul bisa dirasakan masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Mengingat anggaran di Pemerintah Daerah seharusnya langsung mengalir ke masyarakat.

Hingga saat ini, Sri Mulyani belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait desa fiktif tersebut.

Saat ini, Menteri Keuangan tengah merapikan data base dana desa dan penyalurannya.

Dalam hal ini, Sri Mulyani dibantu oleh Mendagri Tito Karnavian serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

"Ini kan audit aja kami lihat. Kami lihat berdasarkan report kemudian verifikasi berapa jumlahnya," ujar Sri Mulyani yang dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, keberadaan desa fiktif disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan.

Hal ini diketahui Sri Mulyani saat ada pihak yang melaporkan temuan tersebut setelah pemilihan Kabinet Indonesia Maju.

Kemudian, Sri Mulyani mulai menemukan desa-desa tak berpenghuni yang diduga menerima anggaran pemerintah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Desa fiktif menjadi ramai diperbincangkan banyak pihak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ikut angkat bicara terkait munculnya desa tak berpenghuni itu.

Jokowi memerintahkan untuk segera menangkap desa-desa fiktif tersebut.

Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk terus mengusut temuan desa tak berpenghuni yang telah menyerap dana desa.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Mutia Fauzia)