NasDem: Moratorium Pemekaran Wilayah Harus Selektif

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan rencana membuka lagi keran pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif.

Baik itu pemekaran wilayah yang bertujuan politis maupun rasional.

"Selektif itu menggunakan aturan, peraturan-peraturan, kebutuhan-kebutuhan, yang memang sangat mendasar, urgent, misalnya Papua kenapa perlu dimekarkan, ada Papua Selatan dan Papua Tengah misalnya. Kan ada alasan apa, selain politis, ada soal alasan ekonomi, pembangunan untuk bisa mempercepat," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurutnya harus ada alasan yang jelas dan kuat untuk memekarkan wilayah.

Misalnya alasan ekonomi yakni percepatan pembangunan.

Atau alasan politis seperti di Papua yang bertujuan untuk meminimalisir gerakan separatis.

Baca: ‎Kapolda Papua Ungkap Motif Ekonomi Di Balik Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata Ganggu Freeport

"Hal-hal seperti itu harus benar-benar menjadi pertimbangan," katanya.

Dalam rencana pemekaran wilayah, menurut Saan Mustopa, Komisi II masih menunggu usulan dari Kementerian Dalam Negeri.

Karena wacana pemekaran muncul dari Kemendagri. Namun disatu sisi rencana tersebut terbentur dengan kebijaka moratorium pemekaran wilayah.

"Kalau memang itu mau dilakukan masih terbentur dengan moratorium, mungkin moratorium kita buka tapi sifatnya terbatas untuk daerah selektif," katanya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan banyak permintaan pemekaran wilayah yang diajukan kepadanya.

Baca: Presiden Jokowi Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019

"Pemekaran wilayah itu cukup banyak. Ada 183 yang meminta pemekaran wilayah. Anggaran kita kan terbatas maka dilakukan moratorium," ujar Tito, Rabu (30/10/2019) di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Aspirasi teranyar datang saat Tito mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja selama tiga hari di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Kemarin waktu kunjungan ke Papua, kita melihat aspirasi masyarakat. ‎Diantaranya disiskusikan aspirasi pemekaran Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah," ujar Tito.

Tito sependapat dengan pemekaran wilayah di Papua.

Baca: Tinjau Pameran Foto di Mall, Jokowi Terkesan Dengan Potret Dirinya Gendong Anak Papua

Menurutnya pemekaran wilayah di Papua akan berdampak pada percepatan pembangunan sekaligus menjaga situasi keamanan di Bumi Cenderawasih.

Dia menjamin wilayah lain tidak akan cemburu dengan keputusan pemerintah yang merestui pemekaran wilayah di Papua karena sudah diperhitungkan dengan faktor situasional dan berdasarkan data intelijen.

"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional," kata Tito.

Tito mengtakan wilayah pemekaran yang sudah bulat ialah Papua Selatan dimana Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah menyetujui.

Dalam pembicaraan disela-sela kunjungan kerja, nantinya Papua Selatan itu meliputi Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel.

Baca: Presiden Jokowi Cari Pengganti Hakim MK I Gede Dewa Palguna

Khusus Kabupaten Merauke, akan dimekarkan menjadi dua yaitu kota Merauke dan Kabupaten Merauke.

"Nah yang sudah bulat itu di Papua Selatan, mereka meminta dan Pak Gubernur juga menyetujui. ‎Di Pegunungan Tengah ada aspirasi juga dari Lapago dan Mepago. Tapi kita ada keterbatasan anggaran.
Maksimal hanya bisa dua, Papua Selatan yang gubernur dan bupatinya mau. Kemudian pegunungan tengah kita sinkronkan dulu," katanya.

Ditanya kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemekaran?

‎Tito menjawab belum tahu detailnya, dia meyakini anggarannya cukup besar.

Presiden Jokowi sendiri sudah berkomentar atas usulan pemekaran di Papua.

Ketika meresmikan Jembatan Youtefa di Jayapura beberapa hari lalu, awak media sempat meminta tanggapan Jokowi.

"Pemekaran daerah Papua bagaimana pak?" tanya awak media.

"Saya selalu mendengar aspirasi dari bawah. Aspirasi itu tadi waktu saya di Wamena sudah disampaikan kepada saya. Sehingga dari aspirasi itulah nanti akan kita tindaklanjuti. Toh yang jelas sampai hari ini kita masih moratorium untuk pemekaran. Tapi untuk aspirasi tadi segera saya tindaklanjuti," jawab Jokowi.

Jauh sebelum itu, saat Jokowi meresmikan Satelit Palapa atau Tol Langit di Istana Negara, Senin (14/10/2019), Jokowi sempat berbincang dengan Buoati Meurauke.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Merauke Frederikus Gebze menyampaikan adanya Palapa Ring membuat komunikasi di Merauke menjadi sangat baik.

Tidak membuang kesempatan, Frederikus menyampaikan ingin ada daerah otonom baru, provinsi Papua Selatan.

"Dengan restu, kami memohon, kami ingin menjadi daerah otonom baru, Provinsi Papua Selatan. Terima Kasih Pak Presiden. Kami di Merauke mengharapkan kehadiran presiden di wilayah timur," ungkap frederikus.

Merespon permintaan Frederikus, Jokowi menjawab urusan pemekaran akan dibahas lebih lanjut.

"Urusan pemekaran setelah ini, ini Palapa Ring dulu," kata Jokowi.