Jokowi Menjawab Isu Masuknya Antasari Azhar dan Ahok Menjadi Dewan Pengawas KPK
Isu masuknya Antasari Azhar dan Ahok menjadi Dewan Pengawas KPK semakin kuat. Hal ini dijawab Jokowi bahwa Dewan Pengawas masih digodok.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Jokowi menjawab isu yang beredar jika mantan ketua KPK, Antasari Azhar dan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama masuk dalam Dewan Pengawas KPK.
Jokowi menegaskan jika hingga saat ini nama-nama Dewan Pengawas KPK masih dalam tahap penggodokan.
“Belum, nanti masih bulan Desember. Masih digodok dalam tim internal," ujarnya dilansir YouTube Metro TV, Rabu (6/11/2019).
Hal ini disampaikan Jokowi setelah membuka dan meninjau Konstruksi Indonesia 2019 serta pameran Infrastruktur di JIExpo Kemayoran Jakarta.
Ia menambahkan jika Dewan Pengawas KPK akan diumumkan dan dilantik bulan Desember bersamaan dengan pelantikan Komisioner KPK.
"Nanti kalau sudah kita sampaikan, langsung dilantik," ungkap Presiden.
Usul Pimpinan KPK Mengenai Sosok Dewan Pengawas yang Akan Ditunjuk Jokowi
Jokowi berharap orang yang dipilih menjadi Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dan integritas.
Sebelumnya, Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman menerangkan penunjukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dalam proses.
Presiden Jokowi bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sedang memproses nama-nama tertentu yang diusulkan oleh banyak pihak.
"Terkait nama-nama yang masuk dalam Dewan Pengawas secara khusus tidak ada yang disebutkan," ujarnya dilansir YouTube TV One Selasa (5/11/2019).
Ia menambahkan nama-nama yang masuk sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak masyarakat.
Mengenai jumlah Dewan Pengawas KPK, Fadjroel mengatakan akan dipilih lima orang Dewan Pengawas KPK karena disesuaikan dengan Undang Undang KPK.
Jokowi Diyakini Bakal Hati-hati dan Cermat Pilih Dewan Pengawas KPK
Ketika ditanya mengenai komposisi dari lima orang tersebut, ia menjawab akan didominasi dengan latar belakang hukum.
"Di masa transisi itu kan hak presiden yang berhak menentukannya. Umumnya pasti dari hukum pasti ada, tapi ada pihak non hukum," ungkap juru bicara presiden.
Fadjroel menambahkan bahwa pemerintah benar-benar pro terhadap penegakan anti korupsi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menunjuk langsung Dewan Pengawas KPK.
Jokowi mengatakan tidak akan ada panitia seleksi (pansel) dalam pemilihan Dewan Pengawas KPK saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Tak Ada Pansel dalam Pemilihan Anggota Dewan Pengawas KPK oleh Jokowi, Nasir Djamil: Mayarakat Cemas
"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," ujar Jokowi.
Meski tidak melalui pansel dan pemilihan langsung ditunjuk oleh dirinya, Jokowi meminta agar masyarakat mempercayai pilihannya.
Jokowi juga memastikan, nantinya yang terpilih merupakan sosok yang memiliki kredibilitas yang baik.
"Tapi percayalah bahwa yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," tegasnya.
(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)
