Soal Isu Larangan Cadar, Jokowi: Cara Berpakaian Itu Hak Pribadi, Tapi Kalau di Institusi Ya Patuhi
Jokowi sebut cara berpakaian adalah pilihan pribadi namun harus tetap patuhi aturan institusi. Fachrul Razi bantah melarang pakai cadar.
TRIBUNNEWS.COM - Baru-baru ini muncul isu adanya pelarangan menggunakan cadar bagi pegawai institusi pemerintah.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut sebenarnya cara berpakaian adalah hak pribadi setiap individu.
Namun Jokowi menekankan jika seseorang sudah menjadi pegawai dari suatu instansi maka wajib mematuhi peraturan instansi terkait.
Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya di Istana Presiden yang diunggah kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (1/11/2019).
"Yang namanya cara berpakaian, cara berpakaian itu kan sebetulnya pilihan pribadi, pilihan personal atau kebebasan pribadi setiap orang," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan setiap individu yang sudah terikat dengan suatu instansi harus mematuhi aturan instasinya, termasuk dalam hal berpakaian.
"Tetapi di sebuah institusi, kalau memang itu ada ketentuan cara berpakaian, ya tentu saja harus dipatuhi," tegas Jokowi.
Berikut video lengkapnya:
Fachrul Razi Bantah Larang Pakai Cadar
Diketahui, isu pelarangan cadar ini menimbulkan pro kontra pada masyarakat karena disebut memasuki ranah privat.
Menteri Agama Fachrul Razi membantah dirinya menerbitkan aturan pelarangan untuk memakai cadar.
Hal tersebut diungkap Fachrul Razi dalam wawancara tayangan kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (1/11/2019).
Setelah menjadi khatib salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (1/11/2019), Fachrul Razi sempat bertemu dengan awak media yang menanyakan tentang dugaan pelarangan cadar itu.
Dengan tegas, Fachrul Razi langsung menyebut dirinya tidak pernah melarang pemakaian cadar.
"Enggak ada larangan, enggak pernah ada larangan," tegas Fachrul Razi.
Fachrul Razi mengklarifikasi dirinya hanya menyebut bahwa cadar bukan ukuran ketakwaan seseorang.
"Saya cuma bilang itu (cadar) bukan ukuran ketakwaan," sebut Fachrul Razi.
Meski sudah membantah, namun masih terdengar wartawan yang menanyakan kapan aturan pelarangan cadar akan diterapkan.
"Kok ukuran ketakwaan kok pakai diterapkan?" sahut Fachrul Razi heran.
Fachrul Razi menjelaskan jika sampai ada pelarangan cadar di suatu instansi pemerintah, maka akan diatur oleh masing-masing instansi.
"Ya kalau di pegawai-pegawai jelas ada aturannya kan," pungkasnya.
Berikut video lengkapnya:
Dalam wawancara sebelumnya, Fachrul Razi mengaku mempersilakan orang untuk bercadar meski baginya tak ada hukumnya dalam Alquran atau hadis.
"Enggak (melarang), cadar tuh hanya saya bilang tidak ada dasar hukumnya di Alquran maupun di hadis, menurut pandangan kami," terang Fachrul Razi.
"Tapi kalau orang mau pakai ya silakan, enggak ada (larangan)," sambungnya, dikutip dari wawancara unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (31/10/2019).
Dalam wawancara ini Fachrul Razi menjelaskan cadar bukanlah ukuran kualitas iman seorang muslim.
"Dan itu bukan ukuran ketakwaan orang, bukan berarti kalau orang sudah pakai cadar dia takwanya sudah tinggi, sudah dekat ke Tuhan, bukan itu," kata Fachrul Razi.
"Silakan saja kalau ada yang mau pakai," imbuhnya.
Fachrul Razi menyebut ada instansi pemerintah yang akan menerbitkan aturan untuk pegawainya agar tidak mengenakan penutup wajah.
Namun Fachrul Razi tidak menyebut secara spesifik apakah yang dimaksud penutup wajah adalah cadar atau bukan.
"Tapi saya dengar akan ada keluar aturan tentang yang instansi pemerintah, masuk instansi pemerintah tidak boleh pakai helm, dan muka harus kelihatan jelas," ujarnya.
Purnawirawan TNI ini menyebut aturan tersebut ada benarnya demi alasan keamanan lantaran wajah orang menjadi jelas.
"Saya kira betullah, untuk keamanan," kata Fachrul Razi.
Meski demikian, Fachrul Razi mengaku pihaknya tidak ikut-ikut soal masalah hukum boleh bercadar atau tidak lantaran menajadi hak instansi terkait.
"Kalau kita enggak menyarankan, enggak ikut-ikut masalah hukum," ucap Fachrul Razi.
"Tapi saya kira itu, jadi kita hanya merekomendasi masalah aturan agamanya saja."
Jika nanti sampai benar ada instansi pemerintah yang menerbitkan aturan pegawainya dilarang memakai penutup wajah, maka Fachrul Razi menyarankan agar dipatuhi.
Berikut video lengkapnya: