PKS Ingin Ajak PAN dan Demokrat untuk Oposisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sentimen negatif masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin diyakini PKS bakal menguat.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan hal ini akan membuat PKS semakin percaya diri menjalankan fungsi oposisi, meskipun kekuatan oposisi di parlemen tidak banyak.

Baca: DPR Kebut Proses Pengangkatan Komjen Idham Aziz Sebagai Kapolri

"Kalau kami sendirian (oposisi), tetap saja menjalankan peran dan fungsi kami. Walaupun secara kalkulasi matematis agak berat, tapi hukum sentimen publik sekarang menguat," kata Mardani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Apabila kekuatan oposisi di parlemen lemah namun kritik dari masyarakat meluas, PKS tidak akan merasa sendirian.

Oleh sebab itu, PKS tetap berharap partai politik yang tergabung di koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 memantapkan posisi sebagai oposisi.

Parpol yang dimaksud, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

"Tapi kami gembira kalau (oposisi) tiga (partai politik). Lebih lumayan, ketimbang satu. Memang pembicaraan dengan PAN dan Demokrat belum berjalan," kata Mardani.

Baca: Bersama Kemenkeu, Menkominfo Johnny Plate Akan Atur Soal Pajak Perusahaan Digital

Namun, Mardani menekankan bukan berarti PKS memosisikan diri sebagai pembujuk parpol-parpol itu untuk menjadi oposisi.

"Saya bilang berharap. Tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," kata dia. (Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Sebut Sentimen Publik Menguat, PKS Percaya Diri jadi Oposisi

PKS sedih saat tahu Prabowo dapat kursi menteri

Saat tahu Prabowo gabung ke pemerintahan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku sedih.

Hal tersebut disampaikan Mardani saat menjadi pembicara dalam diskusi publik The Indonesian Forum di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

"Saya sedih Pak Prabowo gabung (ke pemerintah) karena ini membuat tingkat frustrasi publik tinggi yang menuju kepada apatisme," ujar Mardani.

Baca: UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Mardani Ali Mengaku Sedih: Terjadilah Musibah KPK Dilemahkan

Baca: Mardani Yakin Kursi Wakil Gubernur DKI Tetap Milik PKS Meskipun Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra

Anggota DPR ini mengatakan, dirinya merasa sedih karena pada pemilihan umum (pemilu) 2019 lalu tingkat partisipasi publik tertinggi dalam sejarah sesudah reformasi, yakni mencapai 82 persen.

Dia menilai, bergabungnya Prabowo ke pemerintahan bisa membuat antusiasme publik untuk memilih pada pemilu menurun.

"Kalau begini, yah, sama aja," kata dia.

Kendati demikian, kata Mardani, PKS menghormati keputusan Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan.

Mardani mengatakan, Prabowo tak secara resmi meminta izin kepada PKS, tetapi sempat bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

"Kami hormati, hargai dan doakan (Prabowo) tapi PKS tetap oposisi," kata dia.

Baca: Politikus PKS Berharap Anggota DPR Tetap Jalankan Fungsinya Jadi Kontrol Bagi Eksekutif

Baca: PKS akan Tagih Komitmen Idham Aziz soal Temuan Komnas HAM

Diketahui, Prabowo Subianto telah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Padahal sebelumnya Prabowo adalah pesaing Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 lalu.

PKS merupakan satu partai pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019.

Sementara Prabowo bergabung ke pemerintah, PKS tetap memilih untuk menjadi oposisi.

Masih di forum tersebut, Mardani mengatakan, partainya tidak bahagia apabila menjadi oposisi sendirian.

"PKS tidak bahagia kalau jadi oposisi sendirian karena oposisi perlu dua. Perlu konten dan number," kata Mardani.

Sampai saat ini, PKS masih berdoa agar semua parpol pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pada Pilpres 2019 menjadi oposisi lima tahun ke depan.

Namun, bukan berarti PKS memosisikan diri sebagai pembujuk parpol-parpol itu untuk menjadi oposisi.

"Saya bilang berharap. Tapi PKS tidak dalam posisi mengajak mereka. Partai punya kebebasan dalam menentukan sikap," kata Mardani.

"Kalau koalisi pasti pada mau. Tapi kalau oposisi belum tentu mau. Kami tidak pada posisi itu (mengajak)," lanjut dia.

Dengan adanya oposisi, kata dia, maka akan ada check and balance serta sistem yang kuat.

Sebab, pemerintah akan kuat apabila memiliki oposisi yang kuat juga.

Kendati demikian, PKS merasa senang karena masih ada satu hal yang dapat mendukungnya menjadi oposisi, yakni hukum sentimen publik.

Menurut Mardani, apabila sentimen publik tersebut satu frekuensi dan sinyal yang sama dengan PKS, maka sentimen publik dapat pula dijadikan suara oposisi terhadap pemerintah.

Sementara itu, Peneliti Formappi Lucius Karus berharap agar PKS tidak hanya berkoar-koar di muka publik saja jika sudah memantapkan diri menjadi oposisi.

"PKS jangan jadi oposisi yang pintar membangun opini publik tapi lemah dalam bargaining saat buat kebijakan resmi di parlemen," kata Lucius.

Jika hal tersebut terjadi, maka akan membenarkan anggapan, PKS juga memiliki tujuan tersendiri untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau mau didukung rakyat untuk hal-hal terkait rakyat, PKS harus terdepan lawan penguasa," pungkas dia. (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: PKS Tidak Bahagia Jika Oposisi Sendirian dan Ketua DPP PKS Sedih Saat Tahu Prabowo Gabung ke Pemerintah