Pilkada 2020 Sarana Pendidikan Politik bagi Generasi Milenial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dimulai September 2019. Kontestasi pilkada tak sekadar perebutan kekuasaan, tetapi sarana pendidikan politik.

"Untuk meminimalkan politik uang dan sarana pendidikan politik yang benar, KPU maupun kalangan stakeholder lain perlu memperbanyak votters education (pendidikan pemilih,-red) di kalangan milenial atau pemilih pemula agar memiliki perspektif baik tentang politik," kata Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, Kamis (24/10/2019).

Dia menjelaskan di era milenial yang mengandalkan teknologi 4.0 ini, keberadaan pemilih pemula tidak bisa dianggap remeh.

Baca: Nasdem: Tidak Relevan Jika Pak Prabowo Dituntut Pulangkan Rizieq Shihab

Baca: Rayakan Dua Dekade, Wali Rilis Single Baru Berjudul Lamar Aku

Baca: Kehidupan Wina Natalia, Mantan Istri Wishnutama yang Kini Jadi Istri Artis, Banyak Ladang Duit

Hal ini karena, kata dia, pemilih pemula mereka memiliki identitas tersendiri dalam kumpulan komunitas yang rata-rata mengadopsi teknologi gadget sebagai sarana interaksi sosial.

Namun, kata dia, kelemahan mendasar kalangan milenial ialah ketertarikan atau daya pikatnya terhadap politik masih rendah cenderung mengambang. Ini terbentuk persepsi awal di kalangan milenial politik itu kotor, jauh dari kesenangan, maupun kontra produktif.

"Untuk mengubah perspektif negatif kalangan pemilih pemula ini, pendekatan votters education yang didesain dengan pola dan gaya interaksi milenial diyakini lebih efektif ketimbang memakai pola konvensional," kata dia.

Dia menambahkan, bertambahnya
pemilih pemula paralel dengan kemajuan teknologi komunikasi gaya lama politik uang tidak lagi cukup efektif dalam meraih suara.

"Masyarakat kelas menengah sudah sadar bahwa partisipasi politiknya kelak akan mempengaruhi corak dan gaya pemimpin kepala daerah," tambahnya.

Setelah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019, Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi. Pada 2020, diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.