Guru Besar UI Ingatkan Nadiem, Birokrasi Tak Terbiasa di Bawah Kepemimpinan Orang Swasta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat mantan bos Gojek Nadiem Anwar Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain mengurusi pendidikan tingkat dasar dan menengah, kali ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan membidangi Pendidikan Tinggi yang selama lima tahun ini berada di Kementerian Riset Teknologi.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berharap Nadiem sebagai menteri bisa menyesuaikan diri dengan birokrasi. Pun sebaliknya birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus juga menyesuaikan dengan Nadiem yang punya latar belakang dari swasta.

"Menteri dan birokrasi harus saling menyesuaikan mengingat Nadiem bukan berasal dari birokrasi. Dan birokrasi tidak terbiasa di bawah kepemimpinan orang swasta yang mengutamakan kecepatan dalam mengambil keputusan dan bertindak," ujar Prof Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Rabu (23/10/2019).

Baca: Mensos Juliari Tunggu Arahan Presiden Jokowi

Untuk itu menurut Prof Hikmahanto, Nadiem harus bisa meyakinkan para birokratnya bahwa ia mempunyai kemampuan untuk mengelola pendidikan dan kebudayaan.

"Mengingat mereka telah terbentuk dari pengalaman di samping dari segi usia mereka jauh lebih senior," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Kementerian yang dipimpin Nadiem sangat variatif. Mulai dari pendidikan dasar, menengan dan pendidikan tinggi yang masing-masing punya coraknya sendiri.

Belum lagi ada pendidikan luar sekolah dan masalah kebudayaan.

Karena itu Nadiem harus cepat mempelajari dan menentukan garis kebijakan yang jelas agar birokrat dapat segera menjabarkan.

Selain itu Nadiem harus mempelajari keterbatasan-keterbatasan yang ada di institusi pemerintahan yang sama sekali berbeda ketika menjalankan roda organisasi perusahaan swasta. 

"Inovasi-inovasi yang dimunculkan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada, terutama bisa dikaitkan dengan anggaran negara," katanya.

Nadiem juga harus memaklumi, kebijakan yang dibuat untuk daerah tidak bisa dengan instruksi, tapi pendekatan personal. Mengingat dinas pendidikan di daerah tidak merupakan bagian dari Kemendikbud.

Soal Rencana 100 Hari Kerja, Nadiem: Saya Akan Mendengar dan Belajar

Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), menggantikan Muhajir Effendy yang pindah tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

Nadiem mengakui dalam 100 hari ke depan, belum ada langkah-langkah besar yang akan diambilnya sebagai Mendikbud.

"Rencana saya 100 hari untuk duduk dan mendengar berbicara dengan para pakar yang telah berdampak pada pendidikan. Selama 100 hari saya akan belajar untuk murid-murid Indoenesia" ujarnya di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Bahkan, tak ragu Nadiem mengatakan bahwa dirinya memulai jabatan ini dari nol. "Saya akan belajar sebanyak banyaknya," ujarnya.

Daripada itu, Nadiem mengatakan dirinya menerima permintaan Presiden Joko Widodo sebagai Mendikbud karena pendidikan suatu hal yang penting.

"Kenapa saya menerima jabatan ini yang begitu besar, karena cara paling efektif untuk mentransformasi suatu negara adalah melalui pendidikan. Semua masalah usia dipecahkan dengan peningkatan kualitas generasi muda," pungkas Nadiem.

Jokowi: Pendidikan Tinggi Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melantik Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019).
Dalam periode kedua pemerintahannya, banyak pihak bertanya-tanya mengenai Pendidikan Tinggi (Dikti) di Indonesia akan berada dalam naungan kementerian apa?

Apakah pos Dikti akan masuk kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ataukah ada lembaga baru?

Pada periode Kabinet Kerja, Dikti berada dalam naungan Kementerian Riset Teknologi.

Kini Kementerian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Riset Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional. Kementerian ini dipegang Bambang PS Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi menjelaskan Dikti berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dikti ada dibawah Kementerian pendidikan dan kebudayaan," jelas Jokowi kepada wartawan usai sesi foto bersama keluarga Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Sebagaimana diketahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Nadiem Anwar Makarim.