Pengamat: Istana Kepresidenan Jadi Tanda Kehadiran Negara di Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik, Leo Agustino menilai positif Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membangun Istana Presiden di Papua pada 2020.

Rencana membangun Istana Presiden di Papua ini sebagai jawaban Jokowi saat perwakilan Papua mengusulkannya ke Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Leo Agustino menjelaskan, bangunan Istana Kepresidenan bisa dimaknai sebagai kehadiran negara di Papua.

Baca: Tak Kuasa Menahan Air Mata, SBY Ungkap Kesedihannya Rayakan Ulang Tahun Pertama Tanpa Ani Yudhoyono

Baca: JDIH BNP2TKI Raih Terbaik II JDIHN Award 2019

Baca: Mitha The Virgin Sedih Dengar Republik Cinta Management Milik Ahmad Dhani Bangkrut

"Kehadiran Istana perlu dimaknai sebagai kehadiran negara ke tanah Papua. Istana diharapkan bisa langsung mendengar kebutuhan dan tuntutan warga," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Tapi juga harus diperhatikan, menurut Leo Agustino, pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan ekonomi untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

"Pendekatan yang multi-wajah sehingga persoalan yang selama ini gagal diselesaikan; dapat terselesaikan dengan pendekatan multiwajah ini. Salah satu pintu masuknyam hadirnya negara melalui bangunan Istana di tanah Papua," jelas Leo Agustino.

Sebelumnya Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dalam pertemuan ini, Abisai Rollo yang menjadi perwakilan tokoh bumi Cenderawasih menyampaikan sembilan permintaan kepada Presiden Jokowi.

Pertama, Abisai meminta Presiden meyetujui agar ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

Lima wilayah adat tersebut, di antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.

"Kedua pembentukan badan nasional urusan tanah Papua," ucap Abisai dihadapan Jokowi.

Ketiga, terkait penempatan pejabat eselon 1 dan 2 untuk putra-putri asal bumi Cenderawasih di kementerian dan lembaga.

"Keempat, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin seluruh keamanan mahasiswa Papua," katanya.

Kelima, meminta pemerintah untuk menerima usulan revisi undang-undang otonomi khusus dimasukan ke dalam prolegnas 2020.

Keenam, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dan honorer di Papua.

Ketujuh, Abisai berharap ada percepatan Palapa Ring timur Papua dan kedelapan Presiden agar mengesahkan lembaga adat perempuan serta anak Papua.

"Terakhir, membangun Istana Presiden di Papua, di ibukota provinsi Papua di kota Jayapura. Ini perlu kami sampaikan," tutur Abisai. (*)