Senin, 6 Oktober 2025

Rusuh di Papua

BERITA POPULER: Soal Penanganan Papua, Jokowi Heran Mengapa Persepsinya dan Pemerintah Pusat Berbeda

Soal Penanganan Papua, Jokowi Heran Mengapa Persepsinya dan Pemerintah Pusat Berbeda

Penulis: Daryono
Editor: Tiara Shelavie
Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Presiden Jokowi Saat berbicara di hadapan pimpinan bank-bank nasional di Istana Negara, pada Kamis (15/3/2018). 

Ia mencontohkan pembangunan perbatasan Skouw.

"Sehingga masyarakat Papua bangga terhadap daerahnya. Lalu pengelolaan SDA, Pemda juga diberi pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)," katanya.

"Sebuah kekeliruan yang mengatakan bahwa Jakarta mengambil lebih banyak dari Papua daripada memberi padahal yang terjadi kebalikannya," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Freeport dan Bintuni negara mendapatkan Rp 26 triliun tahun 2018.

"Nah, kita mengembalikan atau menganggarkan di APBN melalui DAU dan DAK  itu Rp 92 triliun. Itu semua dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Papua," tambah Jokowi.

2. Cabut Blokir Internet

Pemblokiran internet di Papua oleh pemerintah bakal dicabut pada Kamis besok.

Hal itu disampaikan oleh Wiranto ketika menyampaikan keterangan pers terkait kondisi terkini di Papua, di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

"Tadi sudah koordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, kalau sekarang dicabut bagaimana?" ujar Wiranto dikutip dari Kompas.com. 

Baca: Menteri Rudiantara : Penyebar Hoaks Papua Banyak via Twitter

Rencana pencabutan blokir internet ini, kata Wiranto, dilakukan karena hoaks dan hasutan-hasutan sudah berkurang. 

"Tanggal 5 (September) nanti kalau keadaan betul-betul masih kondusif, kita buka kembali internet," ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan, tidak ada referendum untuk Papua dan Papua Barat. Dia juga berharap, masyarakat jangan terkecoh berita dari Benny Wenda.
Wiranto mengatakan, tidak ada referendum untuk Papua dan Papua Barat. Dia juga berharap, masyarakat jangan terkecoh berita dari Benny Wenda. (Youtube Kompas TV)

Untuk diketahui, blokir internet di Wilayah Papua dan Papua Barat diberlakukan sejal 21 Agustus lalu oleh Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo).

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemulihan jaringan internet di Papua dan Papua Barat hanya membutuhkan hitungan jam atau paling lama tiga jam, tetapi pemulihan harus dilakukan bertahap demi menekan penyebaran hoaks dan provokasi.

“Demikian juga kalau terjadi eskalasi tidak kondusif, pembatasannya juga bisa dilakukan dalam hitungan jam,” kata Menkominfo dalam Forum Pemimpin Redaksi yang membahas mengenai Perkembangan Arus Informasi Papua, di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/9) malam, dikutip dari laman resmi Setkab. 

Pembatasan terhadap layanan data internet, termasuk berbagai jejaring media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun Instagram, tegas Menkominfo, akan dipulihkan secara bertahap.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved