Total Kekayan Irjen Firil, Capim KPK yang Disodorkan ke Jokowi Mencapai Rp 18,2 Miliar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Setelah melalui proses seleksi yang diwarnai oleh protes dan kecaman dari sejumlah kalangan, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menyerahkan 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pansel Capim KPK secara langsung menyarahkan daftar nama nama capim KPK kepada Jokowi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

"Sepuluh nama itu sudah ada. Satu, Alexander Marwata, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, Lili Pintauri Siregar, Namawi Pangolango, Luthfi Jayadi, Johanes Tanak, Roby Arya, Nurul Ghufron, Sigit Danang Joyo," kata Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih, Senin (2/9/2019).

Setelah menerima ke-10 nama tersebut, Jokowi mengharapkan Pansel tidak perlu terburu-buru dalam memutuskan 10 nama capim KPK periode 2019-2023.

"Kita harapkan, saya kira kita juga tidak harus tergesa-gesa. Yang paling penting menurut saya, apa yang akan saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama yang layak dipilih DPR," kata Jokowi di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Nantinya Jokowi akan mengirim 10 kandidat capim lembaga antirasuah ke DPR untuk menjalani tahapan fit and proper test.

Berikut adalah jumlah harta kekayaan yang dimiliki Capim KPK berdasarkan latar belakang profesi:

Baca: Identitas Lengkap 36 Korban Kecelakaan Tol Cipularang, Ada 4 Anak dan 2 di Antaranya Masih Balita

Baca: Profil 10 Calon Pimpinan KPK yang Diserahkan ke Jokowi, Satu Nama ternyata Sudah Berkali-kali Gagal

Unsur KPK

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pada Februari 2019, hartanya Rp3,9 miliar.

Unsur Kepolisian

Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri. Saat menjabat Wakapolres Lampung Tengah pada 2002 hartanya Rp162 juta.

Per 29 Maret 2019, hartanya mencapai Rp 18,2 miliar.

Auditor BPK

I Nyoman Wara. Pada 31 Desember 2018, hartanya Rp 1,6 miliar.

Jaksa

Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Usaha, Johanis Tanak. Pada Juni 2019, harta kekayaannya Rp 8,34 miliar.

Advokat

Lili Pintauli Siregar pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi.

Menurut LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2017, harta kekayaannya Rp 70 juta.

Dosen

Luthfi J. Kurniawan dikenal sebagai akademisi dan pendiri Malang Corruption Watch.

Data LHKPN miliknya tak ada di KPK, karena Luthfi bukan penyelenggara negara.

Sementara, Nurul Ghufron, saat menjabat Dekan di Universitas Jember harta kekayaannya Rp 1,8 miliar.

Hakim

Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nawawi Pomolango, pada 31 Desember, hartanya Rp 1,8 miliar.

PNS

Roby Arya saat ini menjabat Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha.

Pada 31 Desember 2018, jumlah hartanya Rp 1,8 miliar.

Sementara, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Dirjen Pajak Kemenkeu, Sigit Danang Joyo pada 2016, hartanya mencapai Rp 2,3 miliar.

Baca: Ciut Nyali, Pembunuh Bayaran yang Disewa Aulia Kesuma Tak Berani Bakar Mayat Pupung dan Anaknya

Dari 10 nama tersebut, hanya ada satu perwakilan dari institusi Polri yakni Irjen Firli Bahuri, Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Firli bukan orang baru di lembaga antirasuah. Sebelumnya Firli pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Baca: Istana: Tangani Aktor Rusuh Papua Benny Wenda, Tidak Bisa Secara Militer Tapi Politik

Sebelumnya dari 20 nama capim yang lolos seleksi uji publik dan wawancara. 

Yang berlatar belakang Polri ada empat peserta yakni Antam Novambar,‎ Bambang Sri Herwanto, Firli Bahuri, Sri Handayani.

Nama Wakabareskrim Irjen Antam Novambar disebut-sebut capim yang bakal lolos hingga 10 besar, namun kenyataannya tidak.

Baca: Istana: Benny Wenda Provokator, Aktor Intelektual Aksi Rusuh di Papua

Ketika uji publik dan wawancara pada Selasa (27/8/2019) kemarin, sosok Antam Novambar sempat menarik perhatian.

Ini karena Antam mengendarai vespa biru untuk menghadiri tes di Gedung 3 Lantai 1, Setneg, Jakarta Pusat.

Baca: LAKA MAUT Tol Cipularang: Avanza Ini Terbang Puluhan Meter dan Terjun ke Kebun di Sisi Tol

Ketika membawa kuda besi dan membonceng ajudannya, Antam tidak seperti jenderal. Dia sama seperti pengendara motor lain, menggenakan jaket hingga helm.

Saat sesi wawancara dan uji publik, Antam dicecar panelis soal dugaan Antam yang disebut pernah mengancam seorang Direktur Penyidikan KPK di tempat umum.

Antam juga pernah diberitakan Tempo pada 20 Januari 2015 sebagai pati yang diduga mengancam Direktur Penyidik KPK kala itu, Kombes Endang Tarsa.

Endang Tarsa disebut diminta menjadi saksi meringankan dalam perkara praperadilan Budi Gunawan ‎atas penetapan sebagai tersangka KPK.

Tidak hanya itu, panelis juga bertanya soal rekening gendut hingga LHKPN pada Antam.

Polwan Sri Handayani yang diharapkan bisa mengikuti jejak Basaria sebagai satu-satunya srikandi ‎yang duduk di kursi kepemimpinan KPK juga kandas.

Tidak harus tergesa-gesa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) tidak terburu-buru dalam memutuskan 10 nama calon pimpinan KPK.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima Pansel Capim KPK yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

"Kita harapkan, saya kira kita juga tidak harus tergesa-gesa. Yang paling penting menurut saya, apa yang akan saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama yang layak dipilih DPR," ujar Jokowi.

Jokowi pun mengucapkan terimakasih kepada Pansel Capim KPK karena telah bekerja keras dalam menyeleksi sejak awal hingga saat ini menjaring 10 nama calon pimpinan KPK.

"Ini adalah sebuah proses panjang yang telah dilalui," ucap Jokowi.

Dalam menyeleksi capim KPK, kata Jokowi, berbagai masukan dari masyarakat terhadap Pansel KPK diharapkan menjadi catatan dalam menyeleksi nama-nama capim KPK.

"Saya juga minta agar masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberikan masukan, itu bisa menjadi catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel," tutur Jokowi.

Diketahui, 20 nama Capim KPK telah menjalani tahap akhir seleksi yakni tes kesehatan, wawancara, serta uji publik.

Kemudian, Pansel KPK memilih 10 nama untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Setelah itu, Presiden menyerahkan 10 nama tersebut ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Lima nama akan dipilih berdasarkan seleksi di DPR tersebut.

Ingatkan Jokowi

Ratusan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat sipil yang berasal dari serikat buruh, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, pengajar hukum tata negara, pegiat anti korupsi, dan pegawai KPK berkumpul di depan panggung yang dibuat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Sambil membawa berbagai poster yang menyerukan penolakan terhadap Calon Pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah, mereka mendengarkan grup band asal Jakarta Efek Rumah Kaca.

Poster-poster tersebut di antaranya bertuliskan "Selamatkan KPK", "Kawal Capim KPK", "Pro Koruptor Dilarang Masuk", "70 ribu orang minta coret Capim KPK bermasalah", "Anti OTT Dilarang Masuk", "Zona KPK, Kucing Kurap Dilarang Masuk".

Usai penampilan terakhir dari Grup Band Efek Rumah Kaca, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj naik ke atas panggung dan menyampaikan orasinya.

Ia meminta Presiden Joko Widodo menyodorkan 10 nama Capim KPK yang tidak memiliki beban masa lalu.

Ia juga meminta Presiden menyodorkan nama-nama yang berkualitas, mengemban amanat, jujur, bersih, dan bebas rasuah.

"Kami seluruh rakyat Indonesia, Nahdlatul Ulama dan semuanya di belakang Pak Jokowi dalam membangun pemerintah yang bersih dan bebas rasuah. Kami harap Pak Presiden menghadiahkan 10 kandidat Capim KPK ke DPR RI yang baik, berkualitas, tidak punya latar belakang diragukan. Harus 10 orang yang tidak diragukan, mengemban amanat, betul-betul yang bisa dipercaya mengemban amanat yang sangat mulia ini," kata Said.

Ia mengingatkan Jokowi apabila ia salah memilih nama, hal itu akan berdampak negatif baik kepada masyarakat maupun kepada diri Jokowi sendiri.

"Jangan Presiden salah pilih dan berdampak negatif kepada Bapak Jokowi sendiri. Kita minta dan harapkan kepada Pak Jokowi pilih 10 orang yang akan diserahkan ke DPR yang jujur dan tidak ada beban dan latar belakang yang membebani mereka," kata Said.

Tidak hanya itu, ia berharap kepada pimpinan KPK selanjutnya agar menangkap koruptor-koruptor besar dan kelas kakap yang merugikan masyarakat Indonesia.

"Saya harapkan kepada Pimpinan KPK mendatang agar memberikan harapan san kepuasan kepada masyarakat agar yang ditangkap itu yang besar-besar. Jangan hanya yang receh-receh. Tangkap yang gajah. Bukan berarti saya mentolerir korupsi. Tapi kalau KPK hanya menangkap yang kecil kredibilitas KPK akan berkurang. Seandainya KPK menangkap yang lebih besar maka akan mendapat dukungan yang semakin besar dari masyarakat," kata Said.