Sebelum Menyesal, Fahri Hamzah Sarankan Presiden Ambil Langkah Luar Biasa soal Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah langkah luar biasa menyusul menjalarnya aksi unjuk rasa di Papua yang dipicu persekusi dan perlakuan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Presiden menurut Fahri tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan-imbauan saja terhadap kerusuhan yang sudah sampai wilayah Jayapura tersebut.

"Harus ada pesan yang sampai ke hati masyarakat, khususnya masyarakat Papua yang menganggap bahwa ada yang tidak beres dalam cara kita melihat Papua," kata Fahri, Jumat (30/8/2019).

Presiden harus menjelaskan dua hal kepada masyarakat Papua.

Baca: Ketua MPR: Baru Kali Ini Bintang Kejora Berkibar Tapi Tidak Ditindak Serius

Baca: Legislator PKS Tak Setuju Pemerintah Blokir Akses Internet di Papua

Pertama kata Fahri, yakni cara pandang terhadap Papua, yang didalamnya terdapat rencana apa saja yang akan dilakukan pemerintah dalam membangun Papua.

Kedua adalah menjelaskan keinginan pemerintah terhadap tuntutan warga Papua sekarang ini.

"Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut oleh masyarakat dan lalu kemudian kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," katanya.

Bila presiden hanya sekedar mengeluarkan himbauan, Fahri khawatir kondisi akan semakin memburuk.

Ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi Papua terlalu jauh, termasuk membawanya ke dunia internasional.

"Nanti kita menyesal karena terlambat," katanya.

Sebelumnya, kerusuhan di Papua tidak kunjung mereda. Setelah kerusuhan pertama pecah di Manokwari, Sorong, Fak-fak, dan Deiyai, kini kerusuhan terjadi di Jayapura, ibu kota bumi Cendrawasih tersebut.

Kondisi bahkan masih mencekan hingga Jumat (30/8/2019) dini hari.

Akibatnya, ribuan warga pilih mengungsi ke markas TNI.

Penjelasan Wiranto

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemananan, Wiranto menanggapi soal keruhan yang terjadi di Papua belakangan ini, Wiranto juga menyinggung soal pembatasan layanan internet di wilayah Papua belakangan ini.

Baca: Papua Kembali Rusuh, Legislator PKS: Pemerintah Gagal Tangani Indonesia Timur

Baca: Papua Rusuh, Mendagri: Pemerintahan dan Layanan Publik Tetap Berjalan

Pernyataan Wiranto soal kerusuhan di Papua dari pemberitaan Tribunnews.com sebelumnya.

Aksi massa disusupi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Deiyai, Papua Rabu (28/8/2019).

Wiranto menilai penyerangan kepada aparat keamanan oleh massa pendemo tidak dilakukan oleh pihak yang murni berniat melaksanakan aksi unjuk rasa.

Dalam aksi tersebut menyebabkan seorang anggota TNI tewas dan dua lainnya mengalami luka, empat anggota polisi terluka, dan satu warga meninggal terkena lemparan panah.

Wiranto telah mengimbau kepada petugas keamanan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan mengedepanan unsur persuasif secara terukur.

“Kami sudah ke Papua dan sudah melakukan berbagai dialog dengan semua tokoh di sana, dan sebenarnya tuntutan-tuntutan dalam aksi unjuk rasa sudah terjawab. Sehingga jika ada demo lanjutan kami justru khawatir akan ditunggangi pihak-pihak yang juga akan merugikan masyarakat.” ungkap Wiranto ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Baca: Wiranto Yakin Ada Pihak yang Tunggangi Aksi Demo di Papua Hingga Berujung Kerusuhan

Instruksikan tidak pakai kekerasan

Wiranto telah mengimbau kepada petugas keamanan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan mengedepankan unsur persuasif secara terukur.

Wiranto mengatakan akan menindak tegas aparat keamanan yang yang melakukan tugas dengan menggunakan kekerasan di luar batas.

“Dalam mengamankan aksi demo aparat sudah diinstruksikan untuk tidak represif, melakukan tindakan persuasif terukur. Tapi jangan kemudian digunakan untuk mencelakakan aparat, diparang dan dipanah, tidak manusiawi, saya yakin yang lakukan itu bukan pendemo,” ungkap Wiranto.

Baca: Wiranto Terima Laporan Kerusuhan di Jayapura Bakar Gedung MRP dan Jebol Rumah Tahanan

Batasi akses Internet

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan pemerintah akan terus melakukan pemblokiran jaringan internet di Papua sampai kondisi di bumi Cendrawasih aman.

Wiranto menegaskan hal tersebut dilakukan untuk mencegah propaganda berita bohong yang menyerang pemerintah.

“Saya tidak akan ragu-ragu memblokir internet jika sudah membahayakan kepentingan nasional, sampai kapan? Ya sampai aman,” ungkap Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

“Salah satu alat untuk melakukan propaganda ke masyarakat yang menggunakan berita bohong yang disebarkan melalui internet dengan tujuan membakar masyarakat.” jelas Wiranto

Baca: Pemblokiran Internet di Papua Sampai Kapan? Ini Kata Wiranto

Tuntutan Referendum

Dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Deiyai, Papua pada Rabu (28/8/2019) massa sempat menuntut referendum.

Wiranto menilai bahwa konsep referendum adalah dalam konteks meminta rakyat menyatakan pilihannya apakah merdeka atau lepas dari negara penjajahnya.

Mengacu pada Perjanjian New York tahun 1962, menurut Wiranto hal tersebut seharusnya tidak disampaikan dan tidak pada tempatnya karena wilayah Papua merupakan wilayah sah Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda sesuai Perjanjian New York tersebut.

“Saya kira tuntutan referendum sudah tidak pada tempatnya dan seharusnya tidak disampaikan. Karena apa, karena NKRI sudah harga mati. Perjanjian New York tahun 1962 lalu mengisyaratkan Papua bagian barat masuk NKRI, sehingga NKRI harga mati termasuk Papua dan Papua Barat,” jelas Wiranto.

Baca: Wiranto Sebut Tuntutan Referendum Kemerdekaan Papua Sudah Tak Relevan

Pesan kepada maysrakat Papua

Menurut Wiranto ada satu kelompok yang memang memanfaatkan situasi yang terjadi di Papua belakangan ini.

Atas kericuhan yang terjadi belakangan di wilayah Papua, Wiranto mengimbau agar masyarakat tidak terprofokasi.

“Di sini saya mau katakan kepada masyarakat Papua jangan mau diadu domba dan diprovokasi. Memang ada pihak yang senang Indonesia damai dan pemerintah melakukan upaya memakmurkan Papua, ada yang ‘nimbrung’ mau mengacau,” kata Wiranto.

“Kemarin saya sudah ke Papua dan bisa berbicara dengan baik bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat. Asal kita tak emosi dan jujur maka orientasi kita tetap pada persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

(Tribunnews.com/tio)