Respons Wiranto Sikapi Permintaan Tokoh Muda Papua Agar Pasukan Militer Ditarik dari Nduga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh pemuda Papua asal Nduga, Samuel Tabuni menyesalkan sikap pemerintah yang tidak bergerak cepat merespon aksi rasisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Hal itu pula yang menjadi dasar kemarahan masyarakat Papua yang berujung terjadinya kerusuhan dan perusakan sejumlah fasilitas.

Samuel pun menyampaikan, bagaimana para pelaku rasisme baru ditindak setelah terjadi unjuk rasa.

Hal itu disampaikan Samuel saat didampingi Menkopolhukam Wiranto, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca: Efek Rumah Kaca Bawakan Lagu Mosi Tidak Percaya untuk Pansel Capim KPK di Gedung Merah Putih

Baca: Frustrasi Disuruh Istri Jual Warisan, Kakek 65 Tahun Memilih Mengakhiri Hidupnya di Kamar Mandi

Baca: Kantor dan Berkas Penetapan Anggota DPRD Terpilih Ludes Dibakar, Ini Harapan KPU Papua

"Kenapa proses pembiaran penegakkan hukum tidak dilakukan secara baik dan benar. Khusus kemarin di Surabaya. Kita harus demo baru proses. Padahal proses rasisme itu sudah berlangsung lama. Itu menjadi amarah masyarakat papua saat ini," ujar Samuel.

Pembiaran penegakkan hukum, kata Samuel, tergambar dalam banyaknya operasi militer di Nduga.

Sehingga membuat anak muda di sana tidak diberi ruang untuk terlibat dalam kebijakan nasional maupun provinsi.

Hal ini dianggap tidak baik untuk masa depan anak-anak Papua.

"Terakhir saya minta ke pak Menko (Wiranto, Red), bahwa pasukan di Nduga itu ditarik, karena masyarakat saya semua ada di luar," kata Samuel.

Mendengar hal itu, Wiranto menyanggupi untuk menarik pasukan dari Nduga, Papua.

Namun, Wiranto memberikan catatan sudah tidak ada lagi penyerangan yang mengganggu stabilitas negara.

Baca: 5 Klarifikasi SimpleMan soal KKN di Desa Penari, Lokasi di Rowo Bayu hingga Keaslian Cerita?

Baca: Hasil Sidang Komdis PSSI, Persebaya Paling Banyak Denda

"Kalau sudah tenang nggak ada serangan, nggak ada gangguan keamanan. Jaminan itu juga saya minta, saya menyarankan Presiden untuk Panglima TNI menarik pasukan dari Nduga," jelas Wiranto.

Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan, keberadaan anggota TNI di Papua bukan tanpa alasan.

Melainkan ada ancaman dari kelompok bersenjata yang berpotensi melakukan aksi pengerusakan.

Sehingga apabila tidak dicegah bisa menjadi ancaman untuk bangsa.

"Militer di Nduga datang ke sana bukan cari kerjaan. Datang di sana karena ada sebab, ada akibat. Dikirim ke sana karena ingin mengamankan masyarakat dari kegiatan kriminal. Dari teman-teman yang belum sadar," tegasnya.

Untuk mewujudkan situasi kondusif seperti itu, Wiranto meminta kepada masyarakat Papua agar menyelesaikan masalah melalui dialog.

Tidak dengan unjuk rasa.

Jokowi gelar rapat terbatas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019) untuk menggelar rapat terbatas terkait gejolak di Papua.

"Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum, tidak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkis," ucap Jokowi dalam pengantar rapat terbatas.

Menurut Jokowi, kondisi Papua maupun Papua Barat harus dijaga dan segera dipulihkan agar semua kegiatan masyarakat kembali normal.

Baca: Cut Meyriska Pamerkan Kekompakan Roger Danuarta dan sang Ayah Mertua Saat Belanja Bareng

Baca: Satu Klub yang Tak Diperbolehkan Inter Milan untuk Pinjam Icardi

Baca: 4 Amalan Sunah Bulan Muharram Mulai dari Puasa Asyuro, Puasa Tasua hingga Menyantuni Anak Yatim

"Segera diperbaiki sehingga aktivitas publik, pemerintahan pulih, saya percaya warga Papua cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pihak yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun.

"Saya dapat laporan hukum dilakukan, baik aparat hukum maupun oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan itu juga dikerjakan tanpa kecuali," papar Jokowi.

Adapun yang hadir dalam rapat terbatas soal gejolak Papua di antaranya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekteraris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kapolda Papua klaim kondusif

Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja mengklaim situasi Papua khususnya Jayapura sudah kondusif, Jumat 30 Agustus, tepatnya sehari setelah kerusuhan saat warga Papua menggear aksi unjuk rasa menyikapi dugaan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

“Secara umum situasi Jayapura kondusif, meski masih ada masyarakat yang tidak puas dan berjaga-jaga di areal tinggal mereka,” kata Kapolda melalui teleon selulernya.

Baca: TNI-Polri Evakuasi Pendemo via Laut, Paulus Waterpauw Imbau Warga Jayapura Tak Membalas

Kapolda meminta kepada warga untuk kembali tenang dan menahan diri dan jangan mudah terprovokasi.

“Kami siap mengamankan Papua dan serahkan kepada kepolisian,” tegas Kapolda.

Mengenai provokator dan pelaku kerusuhan, saat ini sedang diselidiki.

“Sedang kami selidiki, tim sedang bekerja mengungkapnya,” ujar Kapolda.

Menurut Kapolda, aksi unjuk rasa yang awalnya damai namun kemudian rusuh, sangat disayangkan karena disusupi provokator.

“Saya kira kita mau mengawal agar mereka unjuk rasa dengan damai. Tapi ada yang memprovokasi untuk merusak intansalasi pemerintah,
tempat usaha dan rumah warga. Ini yang kita sesali,” tegas Kapolda.

Menghindari kerusuhan menjadi konflik yang berlanjut, Kapolda menyatakan, pihaknya sedang melalukan penyekatan-penyekatan.

“Kami sudah melakukan penyekatan orang-orang Papua dan pendatang juga himbauan mealui fungsi Binmas dan jalur agama,” jelasnya.

Mengenai korban dalam kerusuhan yang terjadi kemarin, kata Kapolda, ada beberapa orang yang terluka.

“Ada yang beberapa yang luka-luka, Kabag ops Polres Jayapura kota dilempar oleh massa dan di rawat di rumah sakit. Saya belum dapat informasi yang meninggal,”terangnya.

Saat ini sudah ada 1200 persobil Brimob dari Kelapa 2 Depok, Kaltim dan Kalteng telah tiba di Jayapura.

“Sudah ada BKO Brimob dari Jakarta dan Kaltim serta Kalteng,”papar Kapolda.

Langkah selanjutnya untuk membuat Jayapura benar-benar kondusif, Polisi akan menghelar patroli rutin dengan skala besar.

“Mulai malam ini kita melakukan patroli skala besar, sambil memberikan himbauan kepada saudara Papua dan nusantara Agar menyerahkan kepada TNI dan Polri dalam menangani kejadian ini,” tandas Kapolda.

Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa, katena Polisi akan memberikan jaminan keamanan.

“Untuk besok, boleh buka usahanya kami menjamin keamanan. Tetapi kalau masih ada rasa ketakutan saya tak bisa memaksa untuk membuka usahanya.  Yang pasti kami menjamin dan mudah-murahan tidak ada lagi konflik berkelanjutan,” tutup Kapolda.

Baca: Tokoh Papua Berbicara Soal Kerusuhan di Papua, Freddy Numberi hingga Samuel Tabuni

Mengenai estimasi kerugian akibat kerusuhan, Kapolda mengatakan belum bisa meastikannnya.

“Kami masih fokus pengamanan, jadi belum menghitung kerugian yang timbul," ujarnya