Pemindahan Ibu Kota Negara
Soal Pemindahan Ibu Kota, Politikus PKB: Dukungan dari Semua Lapisan Masyarakat Sangat Penting
Jokowi menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara
lihat foto
Karena Jokowi berhasilkan meninggalkan legacy yang luar biasa bagi generasi bangsa.
"Yang didapat pak Jokowi jika ini sukses adalah legacy, prestasi. Sejarah akan mencatatnya," jelasnya.
Untuk itu pemerintah didorong fokus untuk memindahkan Ibu Kota.
Selain juga, seluruh komponen masyarakat wajib hukumnya untuk mendukumng ini.
"Insya Allah ini akan berhasil. Dukungan dari semua lapisan masyarakat itu sangat penting," ucapnya.
Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun
Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.
Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.
"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi, dalam jumpa pers mengenai pengumuman pemindahan ibu kota baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Jokowi memastikan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimatan Timur adalah paling ideal menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.
"Kenapa di Kaltim? Resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan tanah longsor. Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," jelas Jokowi.
Tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar.
Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.
"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta," jelas Jokowi.
