Profil Sofyan Djalil, Menteri ATR yang Ungkap Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Pernah Ditegur Jokowi

Inilah profil Sofyan Djalil, Menteri ATR yang ungkap Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur: Pernah ditegur Jokowi.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Sofyan Djalil, Menteri ATR yang ungkap Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur.

Nama Sofyan Djalil mendadak ramai dibicarakan pada Kamis (22/8/2019) hari ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu baru saja merilis pernyataan soal Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Sofyan Djalil menyebutkan lokasi ibu kota yang baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur.

"Iya, Kaltim benar," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Sayangnya, belum berganti hari, pernyataan Sofyan itu langsung dibantah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor.

Baca: FAKTA Baru Ibu Kota Pindah ke Kaltim: Jokowi Bantah Menteri ATR, Tanggapan Anies Baswedan-Fadli Zon

Baca: Ibu Kota Baru, Sofyan Djalil: Yang Dibangun Pertama, Tentu Kantor Presiden

Baca: Menteri Sofyan Djalil: Sudah Diputuskan, Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Siapakah sosok Sofyan Djalil, pria yang sudah empat kali menjadi menteri sebelum menempati pos terakhirnya di Kementeria Agraria dan Tata Ruang?

Berikut sosok menteri yang pernah ditegur Jokowi, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Pernah jadi Kondektur Metromini dan Penjaga Masjid

Sofyan Djalil lahir di Aceh Timur, Aceh, pada 23 September 1953.

Sofyan Djalil besar dari lingkungan sederhana di Peureulak, Aceh Timur.

Sang ayah adalah seorang tukang cukur dan ibunda guru mengaji.

Hal ini membuat Sofyan Djalil kecil menyadari, tidak ada kata bermalas-malas.

Pun saat dia merantau ke Jakarta.

Sofyan Djalil sempat menjadi penjaga masjid di Menteng Raya 58 dan kondektur metromini.

Karena ketekunannya, dia berhasil tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ia terlibat dalam aktivitas kegiatan kemasyarakatan sebagai aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII).

Suatu ketika, ia berkenalan dengan Ratna Megawangi dari IPB Bogor dan akhirnya menjalani kehidupan keluarga.

Seiring dengan perjalanan waktu, Sofyan Djalil mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke AS.

Yakni ke Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy, tahun 1989 (S2).

Dilanjutkan dengan mengambil bidang Law and Diplomacy di The Fletcher School of Law and Diplomacy pada universitas yang sama tahun 1991 (S2).

Setelahnya, Sofyan Djalil melanjutkan jenjang S3 dengan konsentrasi pada The Fletcher School of Law and Diplomacy, universitas yang sama, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993.

2. Perjalanan karier

Dikutip dari Kompas.com, berbagai karier profesional dan pemerintahan pernah dia duduki, mulai dari staf ahli menteri, komisaris, hingga konsultan.

Antara lain Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000).

Dia juga menduduki posisi sebagai staf ahli Wakil Presiden Boediono, setelah meninggalkan posisi sebagai Menteri BUMN.

Sebagai komisaris, beberapa perusahaan yang pernah dia singgahi antara lain Komisaris Utama PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004).

Juga sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (1999-Mei 2002), dan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (1998-Mei 2001).

Ada pun sebagai konsultan penerapan good corporate governance (GCG), beberapa perusahaan yang pernah dia bantu.

Antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa Tbk, PT Jamsostek, PT Waskita Karya Tbk, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Pegadaian, PT Indonesia Power, PT Pupuk Sriwijaya, hingga PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004).

3. Jabatan Menteri

Pada masa pemerintahan SBY-JK, Sofyan Djalil pernah menduduki dua jabatan menteri

Pertama Menteri Komunikasi dan Informatika dengan masa jabatan 21 Oktober 2004 hingga 9 Mei 2007.

Kedua, Menteri BUMN pada 9 Mei 2007 hingga 20 Oktober 2009.

Sementara pada masa pemerintahan Jokowi-JK, Sofyan Djalil kembali dipanggil jadi menteri.

Bahkan ia sudah tiga kali berganti pos.

Pertama, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan masa jabatan 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015.

Pada perombakan Kabinet Kerja, ia digantikan oleh Darmin Nasution.

Sofyan Djalil dipindah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas masa jabatan 112 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Pada perombakan kabinet yang kedua, ia kembali digantikan oleh Bambang Brodjonegoro.

Sebagai gantinya, Sofyan Djalil diangkat jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mulai 27 Juli 2016 hingga kini.

Lantas, apakah di Kabinet Kerja periode 2, Sofyan Djalil akan dipertahankan Jokowi?

4. Pernah ditegur Jokowi

Sofyan Djalil rupanya pernah kena tegur Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (8/7/2019).

Presiden mengatakan, investor berbondong-bondong ingin membangun hotel di Manado karena melihat di wilayah tersebut kekurangan hotel.

Seharusnya, Kementerian ATR/BPN bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan kesepakatan-kesepkatan yang memang harus dilakukan.

"Semua hal seperti ini kalau secara detail, kita ini terbelit oleh rutinitas dan tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan yang riil kita hadapi."

"Ya sampai kapan pun kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Presiden seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Sofyan Djalil pun menjelaskan, Presiden sebelumnya mendapatkan informasi soal hambatan investasi di wilayah tersebut saat kunjungan kerja ke Manado.

Menurut dia, satu faktor penghambat investasi yakni kakunya rancangan tata ruang wilayah (RTRW) yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

"Ketentuan RTRW ini bisa diperbaiki satu kali setiap lima tahun. Karena itu untuk menciptakan kepastian," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

RTRW yang dapat ditinjau atau direvisi setiap lima tahun ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Persoalan muncul ketika ada investor yang tertarik membenamkan investasi namun mereka terhambat karena perda RTRW yang belum direvisi.

Sebagai satu wilayah destinasi wisata, Manado merupakan magnet bagi turis baik dalam maupun luar negeri.

Tak heran bila banyak investor, terutama di sektor perhotelan, yang tertarik membenamkan modal untuk membangun hotel di wilayah tersebut.

"Oleh sebab itu Pak Presiden perintahkan kami rapat, kemudian kami punya kewenangan dalam UU itu untuk berikan rekomendasi," sambung Sofyan.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Hindra Liauw/Dani Prabowo)