PAN Bandingkan Tindakan Aparat Terhadap Kerusuhan Papua dengan Demo 21 Mei

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PAN, Yandri Susanto mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Sehingga, tidak ada kesan bahwa hukum hanya berlaku di sebagian wilayah Indonesia.

"Harus dong (tindak tegas), kalau engga berarti hukum negara kita berlaku hanya sebagian saja di wilayah tanah air, dan itu engga akan ada efek jera dan nanti membuat orang Papua ketika merasa terancam atau tersinggung, terhina, akan melakukan hal yang sama, atau lebih dari kemaren karena enggaada tindakan apa-apa," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/8/2019).

Yandri setuju bila penanganan kerusuhan di Papua harus hati hati, namun menurutnya bukan berarti tidak ada tindakan apa-apa bagi pelaku kerusuhan.

Baca: Pesta Miras Oplosan di Tasikmalaya Renggut Dua Nyawa

"Saya kira pak Jokowi akan dianggap lemah, engga berdaya dan pihak keamanan juga engga bisa bertindak adil di semua wilayah," katanya.

Yandri membandingkan kerusuhan di Papua dengan aksi unjukrasa memprotes hasil Pemilu di depan Bawaslu pada 21-22 Mei 2019. Aparat justru menindak pelaku unjukrasa padahal tidak membakar gedung pemerintahan.

Baca: Kronologi Gadis Bandung Disekap Pemuda Selama 2 Hari, Diperkosa Hingga Tak Berdaya

"Tapi di Papua ada yang membakar simbol Papua yaitu gedung DPRD itu dibiarkan begitu saja. Menurut saya engga tepat jika diperlakukan seperti itu. dan itu jadi preseden buruk," tuturnya.

Sebelumnya kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat yang dipicu tindakan persekusi dan rasial kepada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Baca: Aura Kasih Disebut ‘Pabrik Susu’ Asosiasi Ibu Menyusui Bereaksi, Gak Pantas Dibuat Candaan

Kerusuhan terjadi di Manokwari, Sorong, Fak-fak, kemudian Timika. Kerusuhan menyebabkan pasar dan gedung DPRD di bakar. Bahkan bandara di Sorong ikut menjadi sasaran amuk massa.