Pemindahan Ibu Kota Negara
Politikus PDIP Yakin Pemindahan Ibu Kota Ke Pulau Kalimantan akan Menguntungkan
Anggota Komisi IX DPR RI, Imam Suroso mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan.
"Jadi pemerintah tidak akan melakukan yang namanya ganti rugi karena membeli lahan. Tetapi kita akan menggunakan lokasi yang sudah di tangan atau di bawah kendali pemerintah. Jadi spekulasi akan merugikan diri sendiri," tambah Bambang.
Bambang pun menegaskan, ibu kota yang baru ini hanya memindahkan pusat pemerintahan yakni istana dan lembaga eksekutif, legilatif, yudikatif, lembaga keamanan yakni kepolisian dan angkatan bersenjata, lapisan pertahanan baik statis dan dinamis, bank sentral dan perbankan utama, perwakilan negara/kedutaan besar, information and communication technologi (ICT), perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
Selain karena ketersediaan lahan yang luas dan milik negara, Kalimantan pun dipilih karena kriteria lain yakni melihat kemiringan lahan dan daya dukung tanah, ketersediaan sumber daya air, dan lokasi bebas dari bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan.
Baca: Komite I DPD RI Gelar Rapat Pleno Finalisasikan RUU Daya Saing Daerah
Baca: Rentetan Derita yang Dialami Ibu Hamil Minum Obat Kedaluarsa dari Puskesmas