Reaksi Tri Rismaharini saat Ditanya Potensinya Jadi Menteri Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tri Rismaharini atau Risma mengaku tidak memiliki keinginan untuk masuk dalam Kabinet Joko Widodo dan Maruf Amin.

Sebab, Risma menegaskan masih ingin menuntaskan tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya.

Baca: Tri Rismaharini: Kalau Ada Kesalahan dari Kami di Surabaya, Saya Mohon Maaf

"Nggak (red-jika ditawarkan kursi menteri), aku kan masih belum selesai jadi wali kota. Jadi saya harus selesaikan dulu ya jadi wali kota. Ya karena apa pun lah, meskipun tinggal 2 persen kemiskinan, aku bisa nurunkan. Tapi kan tidak bisa kemudian aku tinggalkan itu. Jadi biar selesaikan dulu," kata Risma, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Namun, Risma mengatakan, belum ada komunikasi penawaran menjadi menteri.

"Belum, siapa yang nawarin?" tambahnya.

Meski begitu, Risma menyatakan bukan berarti akan siap jadi menteri jika masa jabatan wali kotanya selesai.

Baca: Tri Rismaharini Tegaskan Tidak Ada Mahasiswa Papua yang Diusir dari Surabaya

Risma memastikan tak pernah meminta jabatan ataupun posisi apapun.

"Bukan gitu, aku tidak tahu. Ya karena aku tidak pernah minta jabatan itu. Karena itu nggak boleh, menurut aku itu, di agamaku tidak boleh minta itu (jabatan)," jelasnya.

Isu Ahok gantikan Risma sebagai Wali Kota Surabaya

Meski Pilwali Surabaya baru akan diadakan tahun 2020 mendatang, namun sejumlah nama calon pengganti Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mulai disebut-sebut.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok banyak disebut bisa jadi sosok potensial di Pilwali Surabaya 2020 mendatang.

Nama Ahok itu memang banyak jadi perbincangan publik di Kota Surabaya.

Menanggapi hal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ikut angkat bicara.

• Penyebab Rusuh di Manokwari Papua Dibongkar Kapolri Tito Karnavian, Sebut Kepentingan Pihak Tertentu

Menurut Ahok, dirinya tak mungkin ditugaskan partai untuk hijrah ke Surabaya meneruskan kepemimpinan Risma yang hampir purna.

"Saya sudah bilang itu tidak mungkin saya ditugaskan jadi Wali Kota Surabaya," kata Ahok kepada TribunJatim.com saat ditemui di Surabaya, Senin (19/8/2019).

Sebagai partai pemenang di Surabaya, Ahok meyakini PDI Perjuangan memiliki segudang kader yang mumpuni untuk dapat diamanahi tugas maju dan bertarung di gelaran Pilwali Surabaya 2020.

"Kader-kader masih banyak yang baik-baik," lanjut Ahok.

Apalagi, ucap Ahok, dirinya diberi tugas lain oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. Sehingga, tak mungkin dirinya akan dikirim ke Kota Surabaya untuk meneruskan sukses PDI Perjuangan mengantarkan kadernya di kursi Wali Kota.

"Saya ditugaskan partai untuk mengajar disekolah politik," tutup Ahok.

Sebagaimana diketahui, bursa nama pengganti Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kian memanas.

Setelah beberapa orang menyatakan diri maju di Pilwali Surabaya.

Kini, ditambah lagi kemunculan nama Ahok yang turut memanaskan bursa menuju Surabaya 1.

Ahok BTP Tanggapi Isu Dirinya Masuk Bursa Pilwali Surabaya 2020 Gantikan Risma, Tidak Mungkin?

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok angkat bicara saat namanya disebut-sebut masuk dalam bakal bursa Pilwali Surabaya 2020.

Ahok menuturkan belum ada penugasan menjadi kepala daerah terkhusus Calon Wali Kota Surabaya menggantikan masa jabatan Tri Rismaharini dua tahun lagi, 2021.

"Sampai saat ini belum ada perintah disuruh menjadi kepala daerah, tidak ada bukan belum ada," kata Ahok usai mengisi materi "Dari Aku Untuk Indonesia" UK Petra Surabaya, Senin (19/8/2019).

Saat disinggung namanya masuk bakal bursa Pilwali Surabaya 2020, Ahok BTP mengaku tidak mungkin kembali menjabat sebagai kepala daerah.

"Saya bilang itu tidak mungkin, tidak mungkin saya ditugaskan jadi Wali Kota Surabaya," kata dia.

Sebab menurutnya, masih banyak kader-kader partai yang berpotensi untuk menjadi Calon Wali Kota Surabaya.

Terlepas dari sambutan di Surabaya menggadang-gadangkan namanya masuk bakal bursa Pilwali Surabaya 2020, Ahok BTP menegaskan tidak ada penugasan partai.

"Saya sebagai kader partai ikuti perintah partai sampai saat ini tidak ada di kepala daerah," kata dia.