Bambang Brojonegoro: Ibu Kota di Kalimantan Tak Perlu Lagi Bermacet Ria

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah tengah menyiapkan ibu kota pemerintahan pengganti Jakarta. Tentu ini bukan pekerjaan sederhana, karena akan diikuti pula pemindahan kantor kedutaan besar negara asing beserta tempat tinggal duta besar serta para diplomat.

Berikut lanjutan petikan wawancara Tribun Network dengan Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terkait dengan pekerjaan besar itu.

Pemindahan ibu kota pemerintah bakal diikuti pemindahan kantor kedutaan besar negara asing?
Ya sama seperti itu. Sama seperti di negara lain, kita akan minta mereka pindah. Nah cuma nanti pindahnya kita belajar dari praktik yang pernah terjadi di negara lain. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan tanah, atau kesulitan untuk pemindahan itu sendiri.

Intinya pemindahan itu kita mudahkan. Kita dalam desain nanti akan ada diplomatic quarter sehingga mereka akan lebih mudah pindah. Mungkin pemindahannya tidak harus segera, misalkan kotanya siap langsung pindah.

Mungkin kita kasih waktu lah sekitar sekian tahun. Tentunya semakin cepat pindah semakin baik. Karena kita tetap ingin menciptakan konektivitas yang baik antara wilayah ibu kota baru ini dengan Jakarta. 

Baca: Bara Hasibuan Prediksi Gugatan Prabowo-Sandi akan Ditolak MK

Bahkan dari segi transportasi udara tidak hanya ibu kota baru dengan Jakarta, ibu kota baru dengan negara tetangga saya kira akan ada konektivitas angkutan udara.

Apakah akan menjadi ibu kota yang sunyi (seperti Canberra) karena maksimal dihuni 1,5 juta orang?
Oh tidak juga. Sebanyak 1,5 juta orang itu bukan kota kecil lho. Kalau Anda bicara kota yang sunyi, misalkan Canberra, itu penduduknya cuma 100 ribu. Jauh sekali di bawah ibu kota baru ini.

Bahkan, kita perkirakan ibu kota ini, suatu saat bisa seperti Brasilia. Yang awalnya didesain untuk 500 ribu, hari ini mungkin 3,5 juta orang. Tapi dia tetap tidak menjadi kota terbesar. Kota terbesar tetap Rio De Janeiro dan Sao Paulo.

Baca: Saat Presiden Argentina Sundul Bola Pemberian Jokowi

Yang ditekankan adalah kota ini sengaja kita desain tidak jauh dari kota‑kota fungsional, supaya dia membentuk namanya sistem perkotaan yang membuat kota ini sebenarnya tidak menjadi kota sunyi. 

Di dalam perencanaan kami tidak hanya meletakan pemerintahan sebagai satu‑satunya kegiatan, tentunya di sana ada universitas, perguruan tinggi yang fokusnya kepada science dan teknologi.

Baca: Hotman Paris Sindir Pria yang Buka Aib Mantan, Akan Gaji Rp 10 Juta untuk Ngelap Sepatu: Agar Sadar

Kita akan mendorong juga pusat industri kreatif untuk Indonesia misalkan. Sehingga ada kegiatan‑kegiatan selain pusat pemerintahan, tapi tidak menjadikan kota ini sebagai kota industri, kota bisnis, atau kota keuangan.

Berapa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru?
Anggaran itu nantinya bergerak. Apalagi kalau sudah jelas lokasinya karena itu akan menentukan berapa besar kebutuhan besar infrastruktur. Perkiraan awal kita Rp 466 triliun. Kita sebutnya tidak anggaran, tapi butuh pendanaan sekian.

Pemakaian anggaran itu, APBN akan seminimal mungkin. Kita akan perbanyak kerja sama dengan swasta. Melibatkan peran swasta dan BUMN juga secara langsung.

Baca: Bambang Brodjonegoro: Perekonomian di Jakarta, Pemerintahan Geser ke Kalimantan

Kalaupun menggunakan APBN, kita bisa menggunakan APBN dari sumber penerimaan yang berasal dari kerja sama pemanfaatan aset. Karena ada dua jenis aset yang bisa dikembangkan untuk membangun ibu kota ini.

Aset yang ada di ibu kota itu sendiri, artinya pemerintahan kan menguasai lahan nih. Lahan itu bisa sebagian juga dikerjasamakan dengan pihak swasta dan Jakarta.

Mungkin sebagian kantor pemerintah tidak perlu lagi menjalankan fungsi sebagai kantor tapi bisa dikerjasamakan dengan swasta. Ada pemasukan, dan pemasukan itu bisa dipakai untuk membangun.

Jadi kita menggunakan yang namanya creative financing untuk bisa mendorong pengembangan ibu kota ini. Saya yakin, bisnis properti ini bukan bisnis yang aneh di Indonesia. Sudah begitu banyak swasta bisa membangun kota mandiri.

Nah berarti swasta di Indonesia punya kemampuan untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota. Karena ini seperti properti tapi properti yang bernuansa pemerintahan karena untuk membangun ibu kota.

Wacana ini menuai pro dan kontra. Ada yang menyebut mubazir anggaran. Bagaimana Anda menyikapi hal ini?
Mubazir anggaran kan' itu tetap menjadi pusat pemerintahan. Dan saya yakini pemerintahan di ibu kota baru ini akan lebih produktif.

Mengapa? Karena untuk manusianya, aparat sipil negara yang menjadi pegawai pemerintahan mereka akan hidup di kota yang kategorinya lifeable (memenuhi kebutuhan masyarakat), mungkin most lifeable city in Indonesia in the future.

Karena apa? Mereka tidak perlu macet‑macetan untuk hanya dari rumah ke tempat kerja. Sekarang mungkin bisa Anda bayangkan, Anda sendiri lah, Anda tempatkan posisi Anda sebagai pegawai negeri, setiap hari harus 1 jam sampai 2 jam untuk diperjalanan.

Nanti, pulangnya, waktu yang sama, waktu terbuang, quality of life turun. Produktivitas juga bisa turun. Ibu kota baru, quality of life lebih baik, lifeable dari city, produktivitas bisa meningkat.

Dan kita juga berupaya memisahkan antara bisnis dengan pemerintahan. Jangan jadi satu, karena kalau jadi satu, government yang tidak baik bisa terjadi.

Pemindahan Ibu Kota ini, rentan akan penggelapan dana. Bagaimana mengantisipasi hal itu?
Intinya, itu kan' berasal dari niat. Artinya ya ketika proses pemindahan nanti dilakukan, apakah itu nanti dalam bentuk badan khusus atau tim khusus. Yang pasti harus ada pengawasan ketat. Apakah internalnya dengan BPKP atau di supervisi oleh KPK, tidak ada masalah.

Yang penting semua transparan, tidak ada yang diuntungkan berlebihan, dan yang paling penting kita tidak mau semuanya hanya kerja pemerintah. Tapi kita justru ingin melibatkan swasta lebih banyak.

Bagaimana PNS yang sudah bertugas di Jakarta. Apa yang akan pemerintah pusat lakukan untuk memindahkan dan membantu mereka pindah ke ibu kota baru?
Namanya juga aparat sipil negara. Jadi dia harus berada di mana tempat dia bekerja. Bahkan sekarangpun, meskipun pemerintah pusat ada di Jakarta, kan cukup banyak aparat sipil negara yang ditempatkan di daerah.

Kalau misalnya Anda dalam posisi itu, ditempatkan di Manado atau di Ambon, apa Anda bisa bilang tidak? Tidak bisa kan.

Baca: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Menteri Bambang: Hampir Pasti Kalimantan, Konstruksi Mulai 2021

Itu bagian dari penugasan. Bisa bilang tidak, tapi risikonya karir kamu berhenti atau bahkan kamu tidak dipakai lagi. Jadi saya melihat, ASN harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah, dan yang pasti kalau ada proses pemindahan, mereka tidak hanya pindah kantor.

Mereka pasti akan disediakan paling tidak tempat tinggal dinas. Kedua, kita akan membangun institusi pendidikan yang baik, sehingga mereka juga bisa membawa keluarga ke sana.

Saya yakini juga, ada kegiatan bisnis penunjang yang masuk ke sana. Sehingga akhirnya kehidupan ASN bisa lebih baik. Seperti tadi yang saya katakan, quality of life membaik.

Lebih mudah ketemu keluarga. Dan satu lagi tetap bisa bersekolah di institusi yang baik. Kita akan undang sekolah‑sekolah terbaik untuk berlokasi di ibu kota baru.

Seberapa besar pengaruh ibu kota baru ini, bagi masyarakat setempat?
Justru tadi, ketika Anda menanyakan mengenai sosial budaya, satu kriteria kita adalah mencari lokasi di mana masyarakat lokalnya sudah terbiasa menghadapi pendatang. Katakan ada 1,5 juta. Meskipun 1,5 juta itu, mungkin makan waktu 10 tahun.

Katakanlah 1,5 juta orang bermigrasi ke sana. Dan tentunya buat daerah tersebut, di mana Provinsi Kalimantan rata‑rata penduduknya tidak terlalu besar, mungkin sedikit ada kagetnya.

Tapi kita melihat cukup banyak kok, kelompok masyarakat Kalimantan yang menghadapi pendatang. Lebih bisa menerima kedatangan pendatang.

Kuncinya masyarakat lokal bisa terlibat juga dalam kegiatan di perkotaan. Kota ini kan' bukan kota tertutup. Kota ini, inklusif. Bukan kota yang eksklusif. Jadi kalau mereka mau ikut bekerja, mau ikut bisnis, di kota tersebut juga tidak ada masalah.

Baca: Menteri Bambang: Lokasi Persis ‘Ibu Kota Baru’ akan Ditetapkan Tahun Ini

Jadi malah akan menimbulkan dampak ekonomi baru untuk daerah tersebut. Karena di luar kota‑kota yang ada sekarang, ada kota baru yang size‑nya cukup besar, karena dia adalah ibu kota. Maksudnya, besar relatif dari kota‑kota sekitarnya.

Seberapa besar hal ini menguras pikiran Anda?
Kalau buat saya hal ini justru sesuatu yang sangat menarik, karena kebetulan background saya, meskipun S1 di bidang ekonomi. Tapi S2 dan S3 saya di perencanaan wilayah dan kota.  Jadi apa yang terjadi dengan proses ini, menurut saya sejalan dengan apa yang sudah lama saya pelajari. Dan nuansa ekonominya sangat kuat.

Karena bagaimanapun seperti yang Anda katakan, butuh pembiayaan, butuh kerja sama dengan pihak ketiga sehingga buat saya ini sangat menantang dan juga kegiatan ini sangat pas dari tugas utama Bappenas. Saya tidak stres. Tidak ada masalah, he‑he.