Politikus PAN Nilai Kewenangan MPR Lemah Dibanding Pemerintah
Anggota MPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay menilai saat ini kewenangan MPR lemah dibanding kewenangan pemerintah.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota MPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay menilai saat ini kewenangan MPR lemah dibanding kewenangan pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi 4 MPR RI bertajuk 'Mekanisme Check and Balances Lembaga Negara', di Media Centre Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).
"Kalau menurut saya DPR dan MPR ini posisinya sangat lemah kalau misalnya dibandingkan dengan posisi pemerintah," ujarnya.
Kemudian, ia menjelaskan kelemahan posisi MPR, satu di antaranya mengenai anggaran.
Saleh mengatakan posisi pemerintah berperan penting dalam menentukan anggaran, termasuk anggaran untuk MPR (DPR dan DPD).
Baca: Kehabisan Persediaan Makanan dan Obat, Mantri Patra Meninggal saat Mengabdi di Pedalaman Papua
Baca: Jadwal PSM Makassar vs Becamex Binh Duong di Leg Kedua Semifinal Piala AFC 2019
Baca: Sidak Indekos yang Dihuni Pemandu Lagu, Polisi Temukan Ini
DPR, kata Saleh, nantinya hanya bisa menerima usulan dari pemerintah.
Jika nantinya DPR mengkritisi pemerintah, tekanan datang berupa kecilnya anggaran yang diberikan untuk lembaga legislatif itu.
"Kita akan melihat posisi lemahnya posisi DPR ini dari sisi anggaran karena yang menentukan anggaran di DPR dan MPR ini dan juga DPD itu adalah pemerintah," jelasnya.
"Jadi nanti Baplenas dan Kementerian Keuangan kemudian nanti dipanggil Kesekjenan dari sini berbicara soal apa kebutuhan anggaran di sini dan kelihatannya DPR, MPR dan DPD tidak punya kekuasaan apa-apa untuk itu," imbuhnya.
Selain itu, Saleh melihat lemahnya kewenangan MPR terlihat saat mengkritik kebijakan pemerintah.
Saleh menuturkan tekanan akan datang apabila anggota DPR telalu keras mengkritik pelaksanaan undang-undang ataupun pelaksanaan anggaran.
"Jika DPR, MPR dan DPD melakukan kritisasi atau melakukan fungsinya secara kritis baik mengkritisi tentang pelaksanaan undang-undang maupun misalnya tentang pelaksanaan APBN dan lain sebagainya bisa jadi ini akan ditekan oleh pemerintah pada pembahasan anggaran berikutnya," katanya.
Dari sisi kekuasaan, yakni fungsi legislasi, baik DPR dan DPD akan mengalami pembatasan-pembatasan.
"Saya yakin, jika ada orang yang melakukan judicial review di Mahkamah Komstitusi, hambatan-hambatan luar biasa juga bakal menerpa tiga lembaga ini. Imbasnya, banyak kebutuhan kita yang sudah capek di sini akhirnya dibatalkan di sana," tegasnya.
