Senin, 6 Oktober 2025

Pilpres 2019

BW Alami Tuna Sejarah, Tak Bisa Bedakan Pemilu Adil dan Jujur

Dia menyayangkan sikap BW yang terlihat kehilangan akal sehatnya hanya karena ingin membahagiakan kliennya, Prabowo-Sandi.

Editor: Johnson Simanjuntak
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi menyayangkan tudingan Kuasa Hukum Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), bahwa Pemilu 2019 sebagai Pemilu terburuk sepanjang Indonesia berdiri.

"Bambang Widjojanto mengalami tuna sejarah. Karena tidak bisa membedakan pemilu yang adil dan jujur dalam lintasan sejarah republik," ujar Gus Mis demikian sapaannya, kepada Tribunnews.com, Jumat (31/5/2019).

Ketua DPP Baitul Muslimin (Bamusi) ini menegaskan, Pemilu pasca-reformasi jauh lebih transparan, jujur dan adil daripada pemilu pada Orde baru.

"Pemilu pasca reformasi jauh lebih transparan, jujur dan adil daripada pemilu pada Orde Baru," tegas Gus Mis.

Dia menyayangkan sikap BW yang terlihat kehilangan akal sehatnya hanya karena ingin membahagiakan kliennya, Prabowo-Sandi.

"BW ini terlihat kehilangan akal sehat dan hati nurani demi nafsu politik dan membahagiakan kliennya," ucapnya.

Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga politisi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi
Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga politisi PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi (ISTIMEWA)

Hal senada disampaikan Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi.

Ia menilai BW menjadi lupa kondisi Pemilu di era Orde baru.

Karena menurut anggota TKN Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, BW menudig Pemilu 2019 sebagai Pemilu terburuk sepanjang Indonesia berdiri.

"Berarti BW lupa bagaimana kondisi pemilu era orde baru," tegas anggota Komisi II DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Jumat (31/5/2019).

Baidowi mengingatkan kembali waktu pemilu di era Orde baru. Saat itu, Pemilu penuh rekayasa dan itimidasi yang mana pemenangnya sudah didesain.

"Penguasa orde baru itu siapa? Mereka pada pemilu kali ini ada di pihak mana? Bahkan putra-putri penguasa orde baru itu ada dimana?" tanya Baidowi menanggapi tudingan BW.

Janganlah gara-gara dukungan politik, Baidowi berpesan, langkah mengaburkan fakta sejarah serta mengingkari akal sehat bahkan membelokkan isu ke yang lain.

"Lebih baik katakan kebenaran meskipun itu terasa pahit bagi diri dan kelompoknya.
Padahal sebaliknya sepanjang sejarah baru kali ini dilakukan secara serentak dan sudah terlaksana dengan baik ya alhamdulilah," jelasnya.

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi saat ditemui di kawasan Gondandia, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018).
Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi saat ditemui di kawasan Gondandia, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018). (Fitri Wulandari)

Hal senada juga disampaikan Sekjen PPP, Arsul Sani.

Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin berharap BW tidak sedang amnesia ketika bicara demikian.

"Semoga BW tidak sedang amnesia ketika bicara demikian," ujar Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada Tribunnews.com.

Apalagi BW imbuh anggota Komisi III DPR RI, adalah generasi yg menyaksikan dan mengalami Pemilu di Republik ini pada zaman Orde Baru.

Arsul Sani meminta BW, coba-lah buka kembali lembaran sejarah dan melakukan penelitian empiris dengan bertanya kepada rakyat yang mengalami Pemilu sejak 1971 sd 1997.

"Tanyakan apa yang mereka rasakan antara Pemilu-pemilu pada zaman Orba dengan Pemilu 2019," tegas Arsul Sani.

Selain itu kata dia, coba BW buka link-link berita dari media asing bagaimana laporan dan penilaian mereka tentang Pemilu 2019 ini.

Juga kata dia, coba tanya kepada mereka yang pada 17 April lalu menjadi pemantau Pemilu 2019.

"Jadi jangan menilai pakai kaca mata pribadi karena sedang punya status pribadinya sebagai kuasa hukum Paslon 02," ucapnya.

BW Sebut Pemilu 2019 Terburuk

Ketua Kuasa Hukum Tim BPN Bambang Widjojanto (BW) membandingkan antara Pemilu 1955 dengan Pemilu 2019 sangat jauh berbeda.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.  Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Menurut BW Pemilu paling demokratis justru terjadi di awal perang kemerdekaan.

Sedangkan pemilu 2019 dia menilai adalah pemilu terburuk.

"Inilah pemilu terburuk di Indonesia selama Indonesia pernah berdiri," ucap Bambang dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Atas dasar ini pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting.

"Akan diuji apakah dia (MK) pantas untuk menjadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan di masa yang akan datang," tambah mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Terkait pengajuan ini BPN menyiapkan delapan orang tim pengacara. Dan alat bukti yang dibawa kuasa hukum Prabowo-Sandi sebanyak 51 alat bukti.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved