Pilpres 2019
Sekjen PPP: Jokowi Belum Ajak Pimpinan Parpol Bahas Jatah Kursi Menteri
Menurut Arsul Sani, Jokowi masih fokus menyusun program-program prioritas di pemerintahannya.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PPP Arsul Sani mengatalan calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) belum mengajak para pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja membahas posisi menteri.
Menurut Arsul Sani, Jokowi masih fokus menyusun program-program prioritas di pemerintahannya.
"Terkait soal menteri itu Pak Jokowi belum mengajak para pimpinan ketum partai-partai untuk bicara. Yang kemarin pertemuan itukan pada umumnya Pak Jokowi meminta masukan tentang program-program pemerintahan yang urgent, yang penting untuk dilaksanakan terutama yang belum ada," ungkap Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan partainya tak mau mendahului kewenangan Jokowi yang memberi jatah menteri.
"Jadi karena belum diajak bicara jangan kegeeran mengajukan, diajak bicara saja belom kok sudah mengajukan-mengajukan gitu," tutur Arsul.
Baca: OTT KPK di NTB : Pejabat Imigrasi Diduga Terima Suap Rp 1 Miliar untuk Urus Izin Tinggal Turis
Kendati demikian, Arsul mengakui PPP telah menyiapkan nama-nama jika Jokowi menawarkan posisi menteri.
Namun, menurutnya, nama tersebut tak perlu disebut saat ini.
Baca: Lewat Sebuah Rekaman Video, SBY Berujar: Akibat Bertemu Jokowi, AHY, Saya dan Demokrat Diserang
"Ya kita siapkan (nama menteri). Cuma kan gak perlu kita mengok mengok siapa yang disiapkan gitu loh. Nanti kegeeran jatuhnya," kata ungkas Arsul Sani.
Diketahui, partai-partai pengusung Jokowi-Ma'ruf mulai berbicara jatah kursi menteri, satu di antaranya yakni Partai Golkar.
Baca: Jadwal Cuti Bersama Lebaran dan Natal 2019 untuk PNS Berdasar Keppres Nomor 13/2019
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, mengusulkan agar kader partainya mendapatkan lima kursi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk periode selanjutnya.
Usulan tersebut diputuskan dalam rapat pleno yang diikuti para anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Senin (27/5/2019).
"Di kabinet kami punya 2 menteri, Pak Airlangga Hartarto dan Pak Agus Gumiwang. Setidaknya ada dua tambahan lagi, jadi ada 4 atau 5 orang anggota kabinet dari Golkar," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Agung menilai sangat wajar jika partainya mendapatkan tambahan kursi menteri. Mengingat Golkar merupakan partai yang lebih dulu mengusung Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2019.
"Karena kami kan sudah pemenang kedua dan Partai Golkar termasuk partai yang pertama kali mengusung pak Jokowi sebagai presiden lebih dulu dari PDIP lebih dulu dari partai lain. Kami lebih dulu mengusung pak Jokowi sebagai capres sejak 2016," tutur Agung.
Agung menyebut Dewan Pakar Partai Golkar tidak secara spesifik mengusulkan nama-nama kader yang cocok dicalonkan sebagai menteri.
Dia menyatakan, yang berhak menentukan nama dan mengusulkan langsung kepada Jokowi adalah DPP Partai Golkar.