Menkominfo: Pemblokiran Medsos Sukses Menahan Hoaks

‎TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan ‎pemblokiran media sosial terkait aksi 22 Mei sukses mengindari hoaks.

"Efektif menahan hoaks," ucap Rudiantara ‎saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (23/5/2019).

Dia menjelaskan apabila tidak diblokir maka penyebaran konten hoax ‎baik melalui foto maupun video bisa menyebar luas.

"Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi," tegas Rudiantara.

‎Menyikapi kondisi saat ini, menurut Rudiantara semua pihak harus memaklumi karena ini demi keamanan dan ketenangan.

Terlebih pemerintah bukan menutup sarana komunikasi melainkan hanya melakukan pembatasan.

"Kan pemerintah tidak menutup sarana komunikasi, tapi melakukan pembatasan. Bisa dirasakan sekarang kita lebih tenang kan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pembatasan itu khusus untuk pengiriman foto dan video.

Rudi mengatakan pada umumnya informasi yang paling bisa memengaruhi psikologis dan emosi seseorang adalah foto dan video. Informasi yang hanya berupa teks biasanya tidak terlalu memengaruhi emosi seseorang.

Selain itu, informasi bisa viral dengan cepat biasanya juga melalui foto dan video. Hal itu menjadi alasan Kemenkominfo membatasi akses untuk mengunduh dan mengunggah foto dan video di media sosial dan WhatsApp.

"Karena secara pskologis tanpa kita memberi teks, tanpa kita menyampaikan apapun, kalau video itu bisa sampai ke emosi," kata Rudiantara.

Selain foto dan video, pengiriman teks melalui medsos dan WhatsApp masih bisa dilakukan.

Rudi menjelaskan alasannya tidak melakukan take down untuk akun-akun WhatsApp secara khusus. Alasannya karena akun WhatsApp dipegang oleh ratusan juta individu. Sulit untuk melakukan take down satu per satu.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah menyesal harus sampai mengambil langkah ini.

"Tetapi ini bukan karena mau sewenang wenang. Ini upaya mengamankan negeri ini. Kita sama-sama memiliki negeri ini, jadi berkorban 2-3 hari enggak lihat gambar," kata dia.

Tidak Melanggar

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan pembatasan akses media sosial murni untuk mencegah terjadinya provokasi yang lebih besar saat aksi 22 Mei 2019. Ia meminta masyarakat untuk mengerti kondisi tersebut.

“Kami sangat sesalkan tapi harus kami lakukan, bukan kami sewenang-wenang tapi ini upaya kita untuk berkoban untuk negeri ini,” ungkapnya dalam konferensi pers yang ditayangkan KompasTv Rabu (22/5/2019).

Ia pun mengungkapkan jika selama dua atau tiga hari ini masyarakat akan sulit mengakses foto dan video dari aplikasi What’s App.

“Ya dua tiga hari berkorban untuk tidak melihat gambar kalau teks bisa,” jelasnya.

Wiranto juga memastikan, penonaktifan tersebut tidak melanggar regulasi yang ada.

“Kita tidak menabrak hukum, ini semata-mata untuk kepentingan keamanan nasional,” ungkapnya.

Menurut Wiranto, dengan begitu keamanan Indonesia bukan hanya diserahkan kepada aparat keamanan.

Tapi masyarakat juga bertanggung jawab penuh atas keamanan NKRI.

“Saat masyarakat tidak percaya ajakan negatif ini membantu amankan negeri,” tandas Wiranto.

Baca: Berita Terkini Pasca Aksi 22 Mei Jakarta: Mabes Polri Pilah 300 Perusuh, 2 Pendukung ISIS Ditangkap

Baca: KPK Telusuri Asal Usul Uang yang Ditemukan di Laci Meja Kerja Menteri Agama