Sesama Caleg Main Curang. Manfaatkan Jasa Oknum Kelurahan dan Kecamatan

Laporan Wartawan Tribun Network Reza Deni 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada tahun 2014, Sudiar mengikuti pemilihan legislatif Kota Tangerang Selatan. Saat itu Sudiar, yang tergabung dalam Partai Hanura, tak hanya bersaing dengan caleg dari partai lain, tapi dari separtai yang masih kerabat dekatnya.

"Sebenarnya banyak tawaran dari partai lain. Gerindra, bahkan PKB, waktu itu juga menawarkan, tapi karena dorongan teman-teman yang juga di Hanura, mau tidak mau saya harus masuk," tutur Sudiar kepada Tribun Network, Kamis (9/5).

Saat itu Sudiar yakin memenangi suara di empat kelurahan dari sebuah kecamatan di Tangerang Selatan. Sudiar meminta kepada Tribun Network untuk tidak menuliskan nama kecamatan dan rekannya tersebut.

"Keyakinan saya dan kawan-kawan saat itu tinggi, suara bakal membeludak, namun saya juga melihat dia optimistis masuk," kata Sudiar.

Pada pileg Tangerang Selatan 2014 Partai Hanura hanya mengirim satu kandidat ke dewan per kecamatan. Sudiar mendapatkan nomor urut kedua, sedangkan rekan separtainya mendapatkan nomor urut pertama kala itu.

"Di perjalanan kami sendiri-sendiri. Dia berjuang untuk meraih suaranya, saya juga begitu. Saat pencoblosan dan penghitungan sampai di kecamatan, saya merasa aneh," katanya.

Keanehan pertama adalah Sudiar tidak bisa menunjuk saksi saat penghitungan suara di kelurahan. Rekannya bisa mengutus saksi mandat di seluruh kelurahan, termasuk kelurahan yang menjadi lumbung suara Sudiar.

"Kita terkunci di situ, tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang pegang C1, teknologi belum secanggih sekarang. Dia kuasai semua kelurahan. Tim tidak tahu suara saya lari ke mana atau suara partai lari ke mana," tutur Sudiar yang kini menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa.

"Saya pasrah saja, toh memang yang punya power di partai bukan saya dan saya tidak punya link apa-apa," imbuhnya.

Saat penghitungan suara di kecamatan, Sudiar kalah dari rekannya sesama Partai Hanura. Sudiar kalah selisih 200 suara. Sudiar tidak bisa berbuat apa-apa. Sudiar tidak bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak memiliki cukup bukti kecuali menaruh rasa curiga.

"Dua tahun setelah itu, saya diberi tahu oleh petugas Satpol PP Tangsel seharusnya saya yang dilantik, seharusnya saya yang jadi. Saya diberi tahu ada orang kelurahan dan kecamatan juga yang ikut main saat penghitungan," katanya.

Sudiar tidak tahu persis secara detail permainan yang dimaksud oleh ucapan Satpol PP itu. Dia hanya mendengar beberapa petugas PPS di kelurahan dibayar untuk memindahkan suara dirinya atau partai dan menambah suara rekannya tersebut.

"Saya tidak tahu benar atau tidak. Kalau memang benar, ya saya ikhlas dan sejak 2017 keputusan saya untuk pindah haluan berarti benar. Saya tidak ada dendam sama sekali, toh buat apa juga," katanya.

Kalender bergambar dirinya lengkap dengan logo PKB terpasang di dinding posko pemenangannya. Di meja kerjanya, setumpuk berkas berisi kertas-kertas terkumpul di sana.
Dia meyakini permainan-permainan calo suara tersebut masih berlangsung pada pemilu 2019 ini. Namun demikian, dia yakin apa yang dialaminya pada 2014 lalu tak akan terulang saat ini, terlebih saat ini dia sudah berganti haluan.

"Saat itu saya kampanye keluar duit, tetapi tidak banyak karena saya antipolitik uang atau apalah itu namanya. Saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah kasih serangan fajar atau bermain dengan oknum-oknum perangkat kelurahan atau kecamatan," pungkasnya.