Catatan Anggota Komisi II DPR Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun. Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca: Alasan Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

Oleh sebab itu, Bambang mengajukan tiga pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk lokasi ibu kota.

Jika dipaksakan tetap di Jakarta, maka dibuatkan wilayah khusus untuk pemerintahan. 

"Alternatif pertama tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, lembaga yang sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," paparnya.

Baca: Ibu Kota Dipindahkan, Jokowi: Kita Harus Berpikir Visioner

Alternatif kedua, kata Bambang, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta dengan raidus kira-kira 50 kilo meter sampai 70 km.

Opsi ini cukup menarik, tetapi arahan Presiden jangan hanya bicara mengenai Jakarta tetapi secara menyeluruh Pulau Jawa. 

"Jadi intinya, kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," ujar Bambang. 

Sementara pilihan ketiga yaitu, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan Timur Indonesia dan Presiden menyetujuinya. 

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih tehnis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang.