Eropa Diskriminasi Sawit Indonesia, Jusuf Kalla: Kita Bisa Tekan Balik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan diskriminasi terhadap minyak sawit asal Indonesia yang dilakukan Uni Eropa berbuntut panjang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dampak dari kebijakan tersebut bisa saja Indonesia menekan dengan memberlakukan retalisasi atau tindakan balasan atas aturan tersebut.

Jusuf Kalla mengungkapkan, apa yang dilakukan Uni Eropa adalah hal serius.

Baca: Amerika Klaim Sukses Uji Coba Antirudal Balistik Antarbenua

Kebijakan tersebut akan berdampak terhadap 15 juta pekerja yang bergantung langsung maupun tidak langsung terhadap sektor minyak sawit.

"Indonesia dan Eropa ini pasar yang besar. Kalau ini diboikot tentu Indonesia juga dapat mempunyai kekuatan pasar juga, dapat retaliasi kalau memang tidak mau beli, menahan dengan aturan, maka kita juga bisa membuat retaliasi yang sama," ujar Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Lanjut Jusuf Kalla, salah satu kemungkinan tindakan balasan yang dilakukan Indonesia adalah dengan tidak lagi membeli pesawat buatan Eropa yakni Air Bus.

Baca: Dituduh Selingkuh dengan Deswita, Ferry Maryadi Minta Maaf pada Mantan Istri, Nia Ramadhani Bereaksi

"Kalau seperti itu kita tidak beli Air Bus lagi, itu juga hak kita (Indonesia). Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan," ucapnya.

Wakil Presiden tegas mengatakan, jika retalisasi benar direalisasikan, itu semata-mata karena persoalan tersebut menyangkut hajat hidup orang yang lebih besar.

"Kita akan kasih tahu ke Uni eropa, ini bukan masalah korporasi saja. Tapi ini juga masalah masyarakat luas. Pokoknya retaliasi, kita tidak mengatakan perang dagang, retaliasi saja. Artinya, kalau you larang 10, kita lawan 10 juga," ujar Jusuf Kalla.

Baca: Kampanye di Dumai, Jokowi Ungkap Alasan Pakai Baju Putih dalam Surat Suara

Meski demikian, besar harapan Jusuf Kalla perang dagang tidak terjadi dan dapat terselesaikan dengan negosiasi.

"Ya biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada, tidak langsung main gebrak saja. kita semua kan anggota WTO. Jadi lewat itu," ungkap Jusuf Kalla.