Cegah Korupsi, Menteri Bambang Brodjonegoro Singgung Biaya Politik

Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro akan membicarakan biaya politik dengan tim pemenangan dan partai politik usai Pemilu 2019.

Hal tersebut dinyatakannya saat menjadi pembicara dalam rapat kerja nasional (rakernas) di Kementerian Pemberdayaan Apatatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Menurut mantan Menteri Keuangan RI itu, biaya politik harus dibicarakan untuk mencegah korupsi.

Ia menambahkan, akar masalah korupsi di Indonesia, adalah biaya politik yang amat tinggi.

Baca: Terpuruk di Piala Presiden 2019, Kapten Persib Bandung Minta Bobotoh Sabar

"Nanti kita akan diskusi dengan tim pemenang setelah pemilu, maunya biaya politik seperti apa? Kan kita ingin mengurangi korupsi. Korupsi dari mana sih mulainya? Kalau kita liat akarnya korupsi, itu karena biaya politik terlalu tinggi. Kenapa biaya politik terlalu tinggi? Karena partai masih butuh duit. Sehingga kandidat apakah legislatif atau segala macam, banyak yang harus menyumbang," kata Bambang Brodjonegoro.

Menurutnya, sistem biaya politik saat ini yang meniscayakan para kandidat menyumbang sejumlah uang untuk maju dalam pemilu/pilkada, sangat berpotensi pada perilaku korupsi kandidat saat sudah terpilih.

Akhirnya tak hanya para kandidat yang terjebak ke dalam praktik korupsi, tetapi juga para birokrat.

Saat ini, penegakan hukum oleh KPK terhadap para koruptor belum cukup efektif untuk mencegah korupsi secara masif, menurut Bambang Brodjonegoro.

"Dan akhirnya karena kebutuhan dana politik yang begitu tinggi, mau jadi bupati harus sekian, gubernur juga sekian, DPR juga begitu, akhirnya ujungnya korupsi. Yang jadi korban korupsi tidak hanya mereka, tetapi juga birokrat. Ini yang harus kita hindari. Bukan hanya penegakan hukum aja, kita liat sekarang KPK udah gencar. Terus masih ada kan yang korupsi," tambah