Fadli Zon Bilang Imbauan Jokowi Soal Sarungan Itu Urusan Remeh Temeh

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai bahwa Jokowi saat ini terlalu sibuk mengurusi hal yang remeh temeh. Di antaranya yakni rencana menetapkan salah satu hari menjadi 'Hari Sarung'.

"Ya sayang sekali. Kalau urusan ini urusan remeh temeh, Pak Jokowi itu harus bicara hal-hal yang besar, yang mendasar," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (4/3/2019).

Seharusnya menurut Fadli Jokowi membicarakan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen serta bagaiman cara memperluas lapangan kerja.

"Bukan bikin kartunya, kalau jurus-jurus kartu itu kan menurut saya itu jurus old-lah, jurus mabok itu," katanya.

Baca: Qarrar Firhand Juara di KF1 Singapura Jadi Modal untuk Lebih Baik Lagi

Lagian menurut Fadli masalah orang sarungan atau tidak merupakan urusan privat yang tidak perlu dicampuri. Sarungan juga merupakan tradisi turun menurun di Indonesia.

"Pak prabowo itu tiap hari juga pakai sarung, tiap hari, begitu sampai di rumah sarungan, dan engga perlu pakai pencitraan di foto sarungan, itu sudah dilakukan berpuluh tahun, jadi sarungan itu tradisi kita, saya sarungan, itu kaya orang baru jadinya, padahal kita lakukan sudah banyak, sama kaya orang ngomong bhinneka tunggal ika, itu sudah selesai sejak jaman dulu, jadi kagetan persoalannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan menetapkan salah satu hari menjadi 'Hari Sarung'.

Pernyataan itu disampaikan pada saat Jokowi menghadiri acara 'Sarung Fest Festival Sarung Indonesia 2019' di Plaza Tenggara Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/3/2019).

"Kami akan tentukan setiap hari tertentu dalam satu bulan kita memakai sarung bersama-sama. Mau tidak? Setuju tidak? Bisa seminggu sekali, bisa dua minggu sekali, bisa sebulan sekali. Kita lihat nanti. Nanti lama-lama setiap hari pakai sarung," kata Jokowi.

Upaya penetapan 'Hari Sarung' itu akan dilakukan apabila Jokowi terpilih sebagai presiden Republik Indonesia untuk periode 2019-2024.