Pilpres 2019
Pengamat: Jika Kedepankan Infrastruktur, Ekonomi Indonesia Berpotensi Jadi Raja
Proyek infrastruktur, juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan penyerapan tenaga kerja.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politik infrastruktur di era Jokowi, adalah salah satu bahasan menarik menjelang Pilpres 2019. Terutama terkait ekonomi Indonesia, yang berpotensi menjadi raja jika mengedepankan infrastruktur.
Hal ini dibahas dalam Diskusi Publik dengan tema 'Politik Infrastruktur Jokowi, Solusi atau Hambatan Peradaban Indonesia?' oleh Komunitas Alumni Perguruan Tinggi atau KAPT Jakarta, di Upnormal Coffee Roadster, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
Menurut Ketua KAPT Jakarta Lambok Jeffry, tema ini sengaja diangkat untuk mengetahui dan memperjelas seperti apa sebenarnya infrastruktur yang dibangun Jokowi selama ini.
"Soal infrastruktur ini pula jadi kritik pedas dari capres Prabowo Subianto pada Debat Pilpres putaran kedua kemarin. Padahal, pembangunan infrastruktur itu jelas hasilnya. Nah hal inilah yang ingin kita ketahui dari para pembicara, seperti apa sih politik infrastruktur Jokowi menurut mereka," ujar Lambok, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/2/2019).
Sementara itu, pengamat perkotaan dan pengajar Teknik Arsitek di Universitas Trisakti Jimmy Siswanto mengatakan pembangunan infrastruktur harus sesuai proses kebijakan atau regulasi, hukum dan Undang-Undang (UU) sesuai yang dijalankan pemerintah apabila berbicara tentang politik.
Jimmy melihat banyak kalangan menilai pemerintah membangun infrastruktur sesuka hati. "Padahal, pembangunan infrastruktur secara politik kebijakan perencanaannya diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah. Kalau pembangunan infrastruktur tak dijalankan, maka Jokowi tidak menjalankan amanah UU," kata Jimmy.
Infrastruktur secara fisik, lanjutnya, terdiri dari transportasi seperti jalan raya, jalan tol, jalan rel kereta api, jembatan, pelabuhan dan Bandara. Kemudian infrastruktur air dan limbah, pengelolaan limbah dan sampah, pembangkit dan distribusi energi, bangunan gedung, fasilitas rekreasi dan komunikasi.
Baca: Eva Sebut Keuntungan HGU Digunakan Untuk Iklan Prabowo
"Pengelolaan dan pembangunan infrastruktur tersebut tersebar di bawah beberapa kementerian. Tidak terpusat di satu kementerian," katanya.
Proyek infrastruktur, juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur itu menyerap 3,5 juta tenaga kerja.
Artinya, proyek infrastruktur juga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran. Dengan kata lain, lanjut Jimmy, ekonomi Indonesia berpotensi menjadi raja jika mengedepankan infrastruktur.
"Tanpa infrastruktur, hal itu semua cuma omong kosong," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan dalam Nawacita politik infrastruktur, tujuannya adalah mempermudah akses pasar, informasi, kesehatan, tenaga kerja dan pendidikan. Sehingga, kata dia, Nawacita dalam infrastruktur mengembangkan peradaban, serta menyerap tenaga kerja.
"Karena orang sekolah butuh infrastruktur. Di Aceh ada jembatan tanpa badan. Omong kosong kalau pendidikan efektif tanpa infrastruktur. Infrastruktur (juga) menyerap tenaga kerja karena adanya bonus demografi," tandas Jimmy.