Mendagri: TNI dan Polri Harus Back Up Penuh KPU Hingga ke Tingkat TPS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri untuk bersinergi memberikan bantuan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Hal tersebut disampaikan pada saat menghadiri Acara Rapim TNI-Polri terkait Strategi Kebijakan Kemendagri untuk Menjamin Pemilu yang Demokratis di Auditorium STIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Dalam hal ini, Tjahjo menjelaskan bagaimana posisi pemerintah dan pemerintah daerah sehingga bisa bersinergi dengan TNI/Polri untuk mendukung sukses dan lancarnya Pemilu Serentak 2019 yang tujuan utamanya memback up penuh KPU hingga tingkat TPS supaya berjalan dengan baik.

Baca: Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun, Promotor Tetap Gelar Konser hingga Puisi Fadli Zon

Selain itu, ia juga menuturkan tidak ada alasan apapun sampai Pemilu itu ditunda, kecuali ada bencana alam di suatu TPS, suatu desa, suatu kecamatan baru bisa secara penuh pemerintah daerah akan membackup penuh KPUD di daerahnya masing-masing, supaya proses optimalisasi berjalan dengan baik.

"Tugas TNI-Polri adalah mengamankan dan juga membantu KPUD tadi, dalam pengiriman logistik, pemerintah daerah menyiapkan kendaraan/alat transportasi lainnya, menyiapkan staf kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah dan sebagainya," ujar Tjahjo.

Baca: Pensiun, Liliyana Natsir Pamitan ke Presiden Jokowi

Lebih lanjut, ketika Mendagri ditanya awak media terkait upaya pihaknya mengatasi atau mengantisipasi perekaman KTP elektronik dalam 3 bulan ke depan.

Tjahjo menjelaskan perekaman KTP elektronik sudah 97.21 persen sehingga penduduk yang belum merekam kurang dari 3 persen.

masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik di 5 provinsi, khususnya di Indonesia Timur.

Berdasarkan data Desember 2018, di Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

“Secara prinsip DPT yang kita serahkan kepada KPU sudah pas, tidak mungkin ada 1 pun yang diselundupkan, KTP yang tercecer itu dalam konteks Pemilu tidak ada satupun, memang sampai hari ini perekaman KTP-el belum maksimal”, jelasnya.

Baca: Mahasiswi Kedokteran Dirampok Pria Bersenjata Tajam Saat Tidur, Hartanya Ludes Dibawa Kabur

Diakhir pernyataannya, Mendagri Tjahjo menyampaikan juga urgensi dari suksesnya Pemilu.

Pertama untuk mewujudkan sistem pemerintah presidensil yang lebih efektif efisien.

Kedua, membangun hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien mempercepat reformasi birokrasi dan mempercepat perekonomian daerah.

“Proses konsolidasi Pileg dan Pilpres serentak ini kuncinya ada pada partisipasi masyarakat yang harus optimal. Selain itu, racun demokrasi masih mewarnai, adanya kampanye yang berujar kebencian, menebar berita bohong, ada kampanye mempolitisasi Sara, ada kampanye-kampanye yang mengintimidasi, saya kira harus kita cermati dan lawan racun demokrasi," katanya.