Temui Kabareskrim, Tjahjo Kumolo: Presiden Sebagai Lambang Negara Harus Dijaga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berkoordinasi dengan Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal) Polri Komjen Arief Sulistyanto mengenai kasus-kasus fitnah yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara.

Menurut Tjahjo Kumolo, Presiden Jokowi sebagai kepala negara sekaligus lambang negara perlu dijaga dari berbagai fitnah.

Baca: Tingkat Demokrasi Menurun, Kubu Jokowi: Ini Akibat Ulah Fadli Zon dan Kawan-kawan

“Saya sebagai pembantu presiden meminta Pak Kabareskrim untuk mencari dan menuntut siapa saja yang memfitnah Pak Jokowi sebagai presiden, bukan sebagai calon presiden, lambang negara harus dijaga,” ungkap Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Kantor Kabareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Tjahjo Kumolo mengatakan, ujaran fitnah dan kebencian termasuk racun demokrasi yang harus dihindari di samping politik uang.

Tjahjo Kumolo mengatakan, setiap warga negara juga berhak menyampaikan laporan ke polisi jika merasa tercemarkan nama baiknya.

Baca: Tanggapan dari Divisi Humas Polri dan KPU Soal 7 Kontainer Surat Suara Dicoblos di Tanjung Priok

“Setiap warga negara berhak melaporkan ke polisi bila merasa namanya tercemarkan, yakin lah kepolisian transparan dan profesional dalam melaksanakan tugas,” kata Tjahjo Kumolo.

Selain menegaskan dukungan kepada Kabareskrim untuk mengusut pemfitnah Presiden Jokowi, Tjahjo Kumolo juga mengkoordinasikan penanganan kasus penyebaran informasi bohong penemuan tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos dan juga kabar bohong 31 juta data pemilih siluman.