Elite Demokrat: Cuitan Andi Arief Sama Sekali Tidak Bertujuan untuk Mendegradasi KPU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean, menegaskan cuitan Andi Arief di Twitter tentang kabar adanya 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos, bukan untuk mendegradasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

"Cuitan itu sama sekali tidak ada tujuannya untuk mendegradasi KPU. Tapi itu untuk membantu KPU menyelenggarakan demokrasi," ujar Ferdinand Hutahaean, Kamis (3/1/2019).

"Isu itu pun beredar pasti ada penyebabnya, ada motif orang tapi bukan untuk mendegradasi KPU tapi untuk membantu KPU," tegas Ferdinand Hutahaean.

Menurut Ferdinand Hutahaean, KPU justru harus berterimakasih kepada Andi Arief karena cuitannya.

Sebab dia menegaskan, Andi Arief memiliki semangat untuk menjaga demokrasi supaya berjalan tidak curang.

Baca: Sindir Kicauan Andi Arief yang Dihapus, Hasto: Provokatif

"Ini poinnya, bukan mau memfitnah atau menebar hoaks. Hal ini terlihat dari tweet Andi Arief adalah meminta dicek supaya tidak menjadi firnah," jelas Ferdinand Hutahaean.

Demikian juga dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seharusnya berterimakasih kepada Andi Arief karena atas cuitan tersebut Jokowi diselamatkan dari fitnah dan diselamatkan dari praduga berbuat curang.

"Ini harusnya yang dilihat, bukan melihat secara negatif," tegasnya.

Karena itu dia meminta agar kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Sehingga tidak terburu-buru menyimpulkan hoaks apalagi mau penjarakan orang.

Informasi mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat suara pemilu beredar mulai Rabu (2/1/2019) sore. Salah satunya diunggah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief, melalui akun Twitter pribadinya, @AndiArief_.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," demikian twit Andi. Namun, twit ini sudah tidak ditemukan.

Pada Rabu (2/1) tengah malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung mengecek informasi itu bersama Bawaslu dan Bea dan Cukai di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah dicek, KPU menyatakan kabar tersebut bohong. KPU sudah melaporkan tersebarnya informasi hoaks ini ke polisi.