Mahfud MD Ditanya Kenapa Rizal Ramli dan Sudirman Said Dipecat Jokowi, Begini Jawabannya
Mahfud MD menanggapi pertanyaan terkait pemecatan mantan Menko Bindang Kemaritiman Rizal Ramli dan mantan menteri ESDM Sudirman Said.
lihat foto
Sebelumnya, pada Jumat (6/4/2018) Rizal Ramli melalui akun Twitternya juga mengungkapkan jika pemecatannya bukan karena EQ.
Rizal Ramli mengungkapkan jika persoalan utamanya adalah konflik kepentingan, penguasa merangkap pengusaha, serta hantu reklamasi.
Ia menyebut jika dirinya legowo terhadap pencopotan tersebut, lantaran tak pernah meminta jabatan itu kepada pemerintah.
@RamliRizal: Bukan itu masalahnya Pak Thamrin,
Pokok utamanya: Konflik kepentingan Peng-Peng, Penguasa-merangkap-Pengusaha, dan hantu dibelakang reklamasi,
RR legowo kok, wong ndak pernah minta jabatan itu. Gitu aja ribet.
Pada kesempatan lain, Rizal Ramli juga telah mengungkapkan alasan ia dipecat dari Kabinet Kerja pada acara Jaya Suprana Show, Februari 2018.
Menurutnya, ada pihak-pihak yang tak suka ia berada dalam Kabinet Kerja karena jurus kepretnya.
Jurus kepret adalah frasa yang dibuat Rizal Ramli untuk mengingatkan para pejabat negara untuk tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Lebih lanjut, Rizal menyebut, karena jurus kepretnya inilah beberapa pihak menjadi tidak leluasa untuk melakukan KKN.
Pihak-pihak yang punya kepentingan pribadi maupun kelompok inilah yang diduga tak menyukai keberadaan Rizal Ramli di dalam Kabinet Kerja.
Selain itu, Rizal menyebutkan beberapa mega proyek negara yang disinyalir terlalu dipaksakan hingga membuat negara merugi.
Sebut saja mega proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang diwacanakan Presiden Joko Widodo sejak awal masa kepemimpinannya pada 2014 lalu.
Pada Oktober 2017 lalu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut bahwa listrik dari mega proyek ini terancam sia-sia karena asupan listrik yang dihasilkan proyek tersebut akan jauh melebihi permintaan listrik yang ada saat ini.
“Memang listrik itu jangan sampai lebih. Kalau lebih, enggak dipakai tetapi tetap (PLN) harus bayar kepada investor (pembangkit listriknya),” ujarnya di Jakarta, Senin (16/10/2017), dikutip Tribun Wow dari Kompas.com.
