Pimpin Mentawai, Bupati dari PDIP Ini Dapat Penghargaan dari KPK
Sejumlah kader PDI Perjuangan yang duduk jadi kepala daerah menerima penghargaan LHKPN dari KPK.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kader PDIP yang duduk sebagai kepala daerah berhasil menerima penghargaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan itu diberikan KPK dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (5/12/2018).
Secara total, 15 penghargaan diberikan kepada kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah (Pemda), dan DPRD.
Ada tiga kepala daerah dari PDI Perjuangan yang berhasil mendapat penghargaan itu. Yakni Ganjar Prabowo yang menjadi Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta, dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.
Penghargaan diberikan oleh KPK, yang diwakili para komisioner seperti Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang.
Usai upacara penerimaan, Bupati Yudas Sabaggalet mengatakan ini adalah penghargaan kedua yang mereka terima dari KPK. Penghargaan pertama mereka peroleh pada 2016.
"Penghargaan ini atas kerja keras bersama unsur pemerintahan daerah di Kabupaten Mentawai," kata Yudas.
Kabupaten Mentawai merupakan daerah 3T, yakni terluar, terdepan, dan terisolir. Menyadari itu, maka Yudas mendorong semua aparat pemerintahan tak ada niatan melakukan sesuatu yang berdampak pada penurunan pelayanan kepada masyarakat.
Langkahnya adalah sebagai berikut. Meskipun masih daerah tertinggal, namun penyelenggaran pemerintahan dilaksanakan secara digital.
Ada e-planning, e-budgetting, dan lain-lain, yang memastikan segala sesuatunya bersifat transparan.
Lalu para pegawai yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan proyek pembangunan, diwajibkan mendaftarkan LHKPN. Pengawasan terkoordinasi dilakukan juga dengan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
"Kita bisa peroleh predikat WTP dari BPK, dan penghargaan dua kali dari KPK," kata Yudas.
"Mentawai sedang membangun. Bandara, rumah sakit, dan lain-lain. Ini harus dikawal dengan transparansi, sehingga Mentawai keluar dari kategori 3T," tambahnya.
Lebih jauh, Yudas mengaku bangga sebagai kader PDI Perjuangan yang mampu melaksanakan good governance.
Dikatakannya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mewanti-wanti kader yang duduk sebagai kepala daerah agar selalu berhati-hati dan bekerja dengan benar.
