Direktur KPK Bahas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Saat Berdiskusi dengan Pengurus DPP NasDem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko, menyambangi Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat.

Kedatangan Sujanarko salah satunya membahas peningkatan kualitas calon pemimpin. 

"Pertemuan ini membahas bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang baik mengingat banyak kader parpol yang bakal terjun menjadi calon pemimpin," kata Sujanarko di DPP Partai NasDem, Senin (20/11/2018) seperti dalam keterangan yang diterima.

Baca: 3 Rumah di Bantaran Kali Anak Ciliwung Hampir Roboh karena Tanah Amblas

Menurutnya, KPK berkeinginan untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin baik calon pemimpin yang diangkat, maupun pemimpin yang dipilih.

Kedatangannya ke DPP Partai NasDem karena menilai partai banyak memiliki kader yang dicalonkan pada Pemilu Legislatif 2019.

"KPK itu mendapat amanat dari konvensi PBB untuk terus meningkatkan kualitas calon pemimpin yang diangkat maupun yang dipilih. Lah, otomatis pilar utama pabriknya dari situ adalah partai politik," kata Sujanarko.

Dalam kunjungan tersebut, Sujanarko disambut Sekjen NasDem, Johnny G Plate dan Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari.

Baca: Anies Berikan Solusi Bangun Turap Sepanjang 80 Meter Saat Tinjau Lokasi Rumah Amblas di Ancol

Plate menjelaskan, diskusinya dengan KPK tersebut akan berguna untuk seminar nasional mengenai integritas partai politik.

"Sehingga kepentingan parpol berdiskusi dengan KPK sehingga pemberantasan korupsi bisa efektif di Indonesia. NasDem terus berkontribusi untuk hal ini," ujar Plate.

Plate menjelaskan, politik tanpa mahar yang telah digembar-gemborkan Partai NasDem sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi.

"NasDem konsisten menjalankan pencegahan korupsi melalui politik tanpa mahar. Dengan tak memungut apapun dari calon, NasDem mendidik kader untuk fokus melaksanakan tugas ketika menjabat," kata Plate.

Ia berharap dengan adanya prinsip politik tanpa mahar di Partai NasDem dapat memberikan sumbangsih dalam pencegahan korupsi di Indonesia karena mahar politik dapat menghabiskan setengah dari keseluruhan biaya politik. 

"Kalau sudah memberikan kontribusi tanpa mahar setidaknya setengah biaya politik itu sudah bisa diatasi. Sedangkan setengah berikutnya adalah real biaya politik, seperti APK (alat peraga kampanye) dan kampanye, itu memang biaya," jelas Plate.

Dengan demikian, kata dia, NasDem hanya membebani para kader dengan biaya politik murni, seperti biaya alat peraga kampanye dan kebutuhan lain.

Sehingga, beban finansial bagi calon, baik yang terpilih atau tidak, bisa diatasi.

Setiap kader atau calon yang diusung, kata dia, telah menandatangani pakta integritas anti-korupsi partai.