Pengamat: Ingin Selamat di Pileg, Parpol Lain Bisa Tiru Demokrat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Strategi Partai Demokrat yang membebaskan kadernya untuk memilih pasangan calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) manapun berpotensi mengerek elektabilitas partai itu.

Hal itu disampaikan Pengamat politik dari Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin kepada Tribunnews.com, Jumat (16/11/2018).

Baca: Kader Demokrat Dibebaskan Mendukung Capres-Cawapres, Ini Respons PDIP

Apalagi kata dia, ditinjau dari sisi yuridis, ikhtiar Demokrat itu sama sekali tidak melanggar aturan.

"Dan jika ditiru, boleh jadi bisa menyelamatkan parpol yang menjiplak ide itu dari kemungkinan gagal di Pemilu legislatif (Pileg)," ujar Said.

Gambaran bahwa hanya ada lima parpol yang akan lolos ‘Parliamentary Threshold’ (PT) sudah barang tentu membuat dag-dig-dug banyak partai politik.

Sebab, ia merujuk hasil survei terakhir tiga lembaga, Populi Center (22 September – 1 Oktober), Kompas (24 September – 5 Oktober), dan Alvara Research Center (8 – 22 Oktober), misalnya, separuh dari parpol parlemen terancam angkat kaki dari Gedung DPR.

Hasil sementara Pemilu versi lembaga riset itu memberi indikasi bahwa ada yang perlu diperbaiki dari strategi sejumlah parpol pemilik kursi DPR diluar PDIP dan Partai Gerindra.

Sebab, dukungan parpol-parpol itu kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin maupun pasangan Prabowo Subianto– Sandiaga Uno di Pilpres, ternyata tidak berdampak positif terhadap elektabilitas mereka di Pileg.

Di kubu pengusung pasangan nomor urut 01, misalnya, suara Partai Golkar berpotensi anjlok dari 14,75 persen menjadi 10,2 persen dan bahkan bisa sampai 6,2 persen.

Partai Nasdem dari 6,72 persen turun menjadi 4,2 persen-3,4 persen, PPP dari 6,53 persen turun ke 3,2 persen-2,2 persen, dan Partai Hanura dari 5,26 persen menjadi 1 persen- 0,6 persen.

Bahkan walaupun sudah dipromosikan oleh Ma’ruf Amin, suara PKB masih berpotensi ikut turun dari 9,04 persen menjadi 7,2 persen - 6,3 persen.
Hanya satu lembaga yang menyebut suara PKB naik menjadi 10,3 persen.

Potensi penurunan suara juga terjadi pada parpol pendukung nomor urut 02, Partai Demokrat dari 10,19 persen menjadi 6,3 persen - 3 persen, PAN dari 7,59 persen menjadi 2,3 persen - 1,6 persen, dan PKS dari 6,79 persen turun menjadi 3,3 persen - 2,9 persen.

Nah, bercermin pada itu semua, dia melihat Demokrat tampaknya sangat peka terhadap hasil survei itu.

Karena itu mereka langsung memperbaiki strategi kampanyenya dengan menggunakan setidaknya dua cara.

Pertama, mengekspos prestasi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua, membebaskan kadernya untuk memilih pasangan Prabowo-Sandi atau pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Sayangnya, dia menilai, strategi pertama Demokrat itu sulit diikuti oleh parpol yang lain. Tetapi cara yang kedua bisa saja dilakukan.

"Dengan membebaskan kader dan konstituen untuk memilih capres-cawapres manapun, parpol dapat menjaga Pemilih loyalnya agar tidak berpindah ke lain hati," paparnya.

Sebab, imbuhnya, terdapat kecenderungan Pemilih akan mengubah pilihan ketika parpol jagoannya mendukung capres-cawapres yang tidak mereka sukai.

Dengan diberikan kebebasan di Pilpres, maka para kader merasa mendapatkan jaminan kemerdekaan memilih tanpa khawatir dikenakan sanksi organisasi.

Konstituen parpol disetiap dapil pun menjadi tidak ragu lagi untuk kembali memilih caleg dari parpol bersangkutan.

Dengan begitu, loyalitas kader dan konstituen parpol diharapkan dapat tetap terpelihara.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan kultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca: Tanggapi Pernyataan Gerindra, Deputi Kogasma: Demokrat First, Baru Pilpres

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader mendukung pasangan calon yang diusung secara resmi oleh partai.

Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis. Pilihan dukungan untuk pilpres, menurut dia, urusan masing-masing kader sebagai individu.