KPK Upayakan Tindakan Masif Tekan Tindakan Koruptif di Pusat dan Daerah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya untuk melakukan tindakan masif guna menekan tindakan koruptif di pemerintahan baik tingkat pusat ataupun daerah.

Tindakan masif tersebut, jelas Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, adalah dengan melipatgandakan penindakan kepada para pejabat publik yang terlibat tindakan korupsi.

"KPK harus melipatgandakan penindakan dan hadir secara masif di banyak kementerian dan lembaga. KPK juga perlu banyak orang-orang lagi," kata Saut dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Saut menjabarkan, bentuk pencegahan nantinya bermacam-macam. Penindakan juga harus selaras dengan pencegahan.

"Oleh karena itu perlu adanya intensitas penindakan. Selama ini KPK sudah melakukan dialog ke beberapa pemerintah daerah dan DPRD," ujarnya.

"Dialog dengan pimpinan eksekutif dan legislatif dan lain lain guna perbaikan sistem dalam bentuk koordinasi dan supervisi," imbuh Saut.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin membuat gebrakan-gebrakan baru jika berhasil duduk di Parlemen pada Pemilu 2019. Partai besutan Grace Natalie tersebut bakal meminimalisir anggaran DPR yang terlalu boros untuk keperluan maupun fasilitas anggota dewan.

Mengenai gerakan bersih-bersih itu, Saut menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan upaya tersebut. KPK kerap hadir di daerah untuk melakukan dialog dengan pemda dan DPRD. Tujuannya guna memperbaiki sistem dalam bentuk koordinasi dan supervisi.

"Dibentuknya 9 Koordinator wilayah KPK , dan pindah nya kantor strategi nasional ( Stranas ) Pencegahan Korupsi ke lantai 16 gedung KPK akan dikapitalisasi guna Pencegahan dan penindakan, " tutupnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan melakukan gebrakan jika bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai yang dipimpin Grace Natalie ini akan melakukan bersih-bersih anggaran DPR yang berlebihan.

Juru bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan, fasilitas-fasilitas yang berlebihan adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.

"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.

Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.