Senin, 6 Oktober 2025

Kasus Suap di Bekasi

Warga Bekasi Mengaku Tak Terkejut Atas Penangkapan Bupati Neneng

Warga Kabupaten Bekasi mengaku tidak terkejut atas penangkapan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (15/10/2018) malam. Neneng Hasanah Yasin menjalani pemeriksaan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka bersama 8 tersangka lainnya terkait OTT di Kabupaten Bekasi yakni suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. 

TRIBUNNEWS.COM - Warga Kabupaten Bekasi mengaku tidak terkejut atas penangkapan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

Diberitakan sebelumnya, Neneng ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Atas penangkapan itu, warga Kabupaten Bekasi mengaku tidak terkejut, malah sudah memprediksi Pemerintah Kabupaten Bekasi bakal diobok-obok KPK.

"Saya si enggak terkejut ya, pejabat Pemkab Bekasi itu kan beberapa kena tim saber pungli Polda Metro Jaya," kata Nano Heryawan (40), warga Cibarusah, Kabupaten Bekasi, kepada Wartakota, Selasa (16/10/2018).

Nano mengatakan, Pemkab Bekasi yang dipimpin Neneng Hassanah Yasin dua periode tidak tampak perubahan signifikan.

"Lihat saja kalau main ke Kabupaten Bekasi, jalan banyak yang rusak dari awal Neneng menjabat juga sampai sekarang tidak juga dibenerin."

"Malah jalan depan rumah Neneng di Pabayuran itu mulus bangat," tuturnya.

Ipeh Nuriyati, warga Babelan, Kabupaten Bekasi, juga mengungkapkan era kepempimpinan Bupati Neneng Hassanah Yasin tidak menunjukkan perubahan pembangunan.

"Sudah kayak tidak ada pemerintahannya, sampah di mana-mana, jalan rusak, pelayanan kelurahan atau kecamatan aja sulit."

"Dari dulu begitu aja, memang bener harus diganti bupati, eh akhirnya ditangkap KPK," ucapnya.

Ipeh juga tidak habis pikir kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak terlihat.

Padahal, di lokasi itu banyak sekali pabrik maupun perusahan-perusahan besar.

"Ini kan tidak seimbang, wilayah yang dekat pengembang gitu daerahnya bagus-bagus. Tapi kalau sudah pelosok gitu kacau parah."

"Lihat aja Muara Gembong kayak enggak disentuh Pemkab sama sekali."

"Kerjanya apa ini bupati, sibuk bikin izin pengembang properti, nah kan ketangkap juga jadinya sama KPK," paparnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved