Pengamat: Usung AHY Capres 2024, Demokrat Harus Evaluasi Terkait Hengkangnya Kader-kader Terbaiknya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Partai Demokrat harus segera melakukan evaluasi terkait banyaknya kader terbaiknya mundur dari partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Demokrat tampaknya harus segara berbenah diri dan melakukan evaluasi-evaluasi terkait ingin hengkang atau hengkangnya beberapa kader terbaiknya ke kubu Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin," ujar pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Rabu (19/9/2018).

Baca: Demokrat Sayangkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Nyatakan Dukungan ke Jokowi di Istana

Diketahui, mantan Gubernur NTB Tuanku Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, mengundurkan diri dari partai.

Mundurnya banyak kader terbaik itu, menurut Hendri Satrio, juga akan berdampak pada tergerusnya suara Partai Demokrat di Pileg 2019.

Kenapa perlu dilakukan evaluasi?

Hendri menyakini Demokrat tengah memandang Pilpres 2024 untuk mencalonkan putera sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Calon Presiden (Capres).

Namun menurut dia, mimpi meraih bertarung di Pilpres 2019 akan buyar, bila Partai Demokrat tidak segera mencegah kepindahan dan keluarnya kader-kader terbaiknya.

"Kepindahan-kepindahan ini harus segera dicegah. Bahkan Demokrat harus mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk menapak atau menyambut 2024," jelasnya.

Bila hal itu tidak segera dilaksanakan, menurut dia, bukan tidak mungkin Demokrat akan kesulitan untuk meraih suara terbaik di Pileg 2019 ini.

Karena bila tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen untuk pemilu 2019, mimpi mengulang sukses 2009 pada 2024 akan terkubur.

Memang benar, kata dia, perpindahan kader itu merupakan bagian dari dinamika politik.

Tapi, dia mengingatkan, hal itu tidak boleh dianggap biasa oleh partai sekelas Demokrat yang pernah berkuasa dua periode di Indonesia.

"Karena itu harus segera berembuk dan melakukan evaluasi agar menemukan solusi terbaik supaya mereka bisa menyambut dan menapaki 2024 dengan kekuatan penuh," pesannya.

Demokrat Bersyukur

Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, bersyukur atas mundurnya Wagub NTB dari Demokrat mengikuti langkah saudaranya TGB.

"Kami juga mensyukuri keluarnya orang-orang ini keluar dari Demokrat," ujar Ferdinand kepada Tribunnews.com, Rabu (19/9/2018).

Apalagi tekait TGB, menurut dia, Demokrat bersyukur tidak menanggung beban politik atas dugaan perkara korupsi kasus penjualan saham PT Newmont.

"TGB keluar, sehingga kami Demokrat tidak perlu menanggung beban politik atas dugaan perkaraan korupsi yang diduga dilakukan TGB atas kasus penjualan saham Newmont," ucapnya.

Kalau saja tadinya kakak beradik ini tidak keluar dari partai Demokrat, menurut dia, tentu beban politik akan lebih berat ditanggung partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pemilu 2019.

"Kalau saja tadinya mereka tidak keluar, maka tentu bebam politik akan lebih berat kami tanggung," jelasnya.

Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah menyatakan dukungannya kepada pasangan capres Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019.

Rohmi yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Demokrat NTB, mengaku telah keluar dari partai berlambang ‎bintang Mercy tersebut, mengikuti langkah adiknya Tuan Guru Bajang Zainul Madji.

"‎Saya sudah mundur dari Demokrat, tidak lama setelah TGB mundur," ujar Rohmi usai dirinya dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Rohmi tidak menjelaskan secara rinci alasan dirinya keluar dari Demokrat. Dirinya hanya menyampaikan bahwa keputusan itu mengikuti TGB yang telah mendukung Jokowi dua periode dan akhirnya keluar dari partai politik.

‎"Saya ikuti TGB, ada hal-hal yang memang kita pikir harus (mundur)," ucapnya.

Dengan memberikan dukungan ke Jokowi, Rohmi yang kini tidak memiliki partai politik terbuka jika nantinya ditunjuk oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) sebagai tim sukses di wilayah NTB saat Pilpres 2019‎.

"Bersedia (jadi timses), kenapa tidak selama itu baik," kata Rohmi.

Sementara terkait hubungannya dengan Gubernur NTB Zulkieflimasyah‎, yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKN).

Baca: Koalisi Prabowo-Sandi: Kepala Daerah Tidak Jadi Timses

Rohmi mengaku, persoalan pilihan politik tidak akan mengganggu hubungan keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan di NTB.

"Sangat baik, karena sebelum menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur, saya sudah kenal baik, seperti TGB juga sudah kenal baik," kata Rohmi.