LSM Anti Suap Jepang Kunjungi KPK
Salah satu tujuan dari ABCJ mendatangi KPK adalah bertukar pendapat terkait perusahaan Jepang
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Jepang Anti Bribery Committee of Japan (ABCJ) mengunjungi Gedung Penunjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Merah Putih pada Rabu (18/7/2018).
ABCJ adalah organisasi yang beranggotakan pengacara dan akademisi hukum dari Jepang yang didirikan pada tahun 2016 untuk mengawasi praktik suap menyuap perusahaan Jepang yang beroperasi di luar Jepang.
Salah satu tujuan dari ABCJ mendatangi KPK adalah bertukar pendapat terkait perusahaan Jepang di Indonesia yang kerap dimintai suap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Empat orang delegasi dari ABCJ yang mendatangi antara lain Akira Takeuchi, Kengo Nishigaki, Shinya Fujino, dan Tsutomu Hiraishi.
Wakil ketua KPK Laode M Syarif mengatakan dalam pertemuannya dengan Jepang KPK meminta agar ABCJ menasihati seluruh perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia untuk tidak lagi menyuap pejabat-pejabat Indonesia.
Hal itu dikatakan Laode pada saat konferensi pers di Gedung Penunjang KPK Merah Putih pada Rabu (18/7/2018).
"Yang kami sampaikan tadi pada saat pertemuan tadi, kita berharap kepada ABCJ atau Anti Bribery Committee of Japan ini menasihatkan kepada seluruh perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia untuk tidak lagi menyuap pejabat-pejabat Indonesia," kata Laode.
Laode juga meminta ABCJ untuk menasihati perusahaan di Jepang untuk tidak memberikan uang-uang jaminan keamanan yang terkadang di minta aparat Indonesia.
"Termasuk di dalamnya memberikan uang-uang jaminan keamanan yang ada di sini," kata Laode.
Laode juga mengatakan bahwa saat ini KPK sedang mengembangkan dan membangun sistem pencegahan korupsi di sektor swasta.
Ia berharap agar sektor usaha di Indonesia memiliki reputasi tang baik dan professional agar tidak lagi terjadi suap menyuap antara sektor swasta dengan pejabat publik.
"Jadi kita berharap sektor usaha di Indonesia itu punya reputasi yang baik dan professional agar tidak terjadi lagi suap menyuap antara private sektor dengan pejabat publik," kata Laode.
