Soal Isu Dibalik Mutasi Wakapolda Maluku, Ini Kata Kadiv Humas Polri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin dimutasi sebagai analisis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri, per tanggal 20 Juni 2018.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membenarkan hal tersebut.

"TR tersebut benar. Bukan pencopotan, yang benar pemindahan jabatan atau mutasi jabatan," ujar Setyo, ketika dikonfirmasi, Kamis (21/6/2018).

Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut terkait isu dibalik mutasi yang tersebar.

Berdasarkan informasi yang beredar, ada dugaan keterlibatan Hasanuddin untuk memenangkan salah satu paslon dalam Pilkada di Maluku.

Setyo pun mengatakan akan mencoba berkomunikasi terlebih dahulu kepada Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin, terkait hal tersebut.

"Nanti saya tanya Kadiv Propam dulu ya," tandas jenderal bintang dua itu.

Sebelumnya, muncul putusan surat Telegram Kapolri bahwa Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin dimutasi per tanggal 20 Juni 2018.

Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1535/VI/KEP/2018 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2018 dan ditandatangani oleh As.SDM Irjen Pol Arief Sulistyanto.

Berdasarkan surat yang diterima Tribunnews.com tersebut, Hasanuddin dimutasikan sebagai analisis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.

Posisi Wakapolda Maluku yang lowong pun sekarang dijabat oleh Brigjen Pol Akhmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Dirtipidkor Bareskrim Polri.

Mengenai dugaan adanya keterlibatan Hasanuddin, hal itu bermula dari keterangan tertulis dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Neta menyebut Hasanuddin tidak netral dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Maluku, dan terlibat dalam pnyelenggaraan Pilkada 2018 di Maluku.

"IPW memberi apresiasi pada Kapolri (Jenderal) Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin yang sudah berkampanye untuk mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub 2018," ujar Neta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/6/2018).

Neta berharap, Polri tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2018 di daerah lain.

"Dengan dicopotnya Brigjen Hasanuddin diharapkan jajaran Polri dapat menjaga sikap profesional dan independensinya dalam Pilkada 2018," katanya.