Menkopolhukam Bahas Potensi Kerja Sama dengan Negara-negara Pasifik Selatan
Wiranto melanjutkan bahwa bantuan yang dimaksud adalah berkaitan dengan ‘capacity building’
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam, Wiranto mengundang 43 kementerian dan lembaga dalam rapat kerja khusus (Rakarsus) di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018).
Rapat itu terutama menghadirkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk membahas potensi kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan sebagai tindak lanjut kunjungan Wiranto ke Republik Nauru beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan itu Wiranto mewakili Presiden menghadiri ulang tahun Republik Nauru ke-50 dan bertemu dengan kepala negara-negara Pasifik Selatan lainnya.
Wiranto mengatakan dalam pertemuan itu Indonesia diharapkan negara-negara kawasan Pasifik Selatan untuk membantu perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.
“Usai pertemuan itu kami memiliki satu pemahaman bersama dan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang dianggap maju bisa memberi bantuan kepada negara-negara di Pasifik Selatan,” ujar Wiranto.
Baca: Menunaikan Shalat Jumat, Novel Baswedan Enggan Berkomentar Banyak
Wiranto melanjutkan bahwa bantuan yang dimaksud adalah berkaitan dengan ‘capacity building’ seperti berbagi pengalaman dalam menyelenggarakan event-event internasional.
“Lalu termasuk pelatihan bagi kepolisian, kerjasama perikanan, perdagangan agriculture termasuk di dalamnya komoditas rumput laut, dan sebagainya. Oleh karena itu rapat ini dibuat agak besar dengan mengundang 43 kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.
Sementara Menlu Retno menjelaskan bahwa kerja sama Indonesia dengan internasional dibagi menjadi beberapa fokus ke suatu wilayah regional.
“Dan kebetulan hari ini fokusnya kepada wilayah Pasifik Selatan di mana banyak aspek kerja sama yang bisa ditingkatkan. Pertemuan tadinjuga membicarakan bagaimana membentuk payung bersama antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan,” tegas Retno.
Wiranto juga menjelaskan bahwa pertemuan di Nauru tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.